Page 211 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

Nasional (BAPPENAS) serta dalam lingkup daerah meliputi Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPENDA). Pembangunan
dan perencanaan wilayah Papua dapat dilaksanakan dengan bantuan
badan-badan terkait pembangunan serta tidak adanya oknum-oknum
jail dalam peluncuran pembangunan infrastruktur yang kurang dalam
lingkup daerah Papua.

Pembangunan infrastruktur juga dapat melibatkan pihak swasta
dengan melakukan perjanjian kerjasama yang menguntungkan kedua
belah pihak. pembangunan dititik beratkan pada pembangunan
jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya. Serta adanya
fasilitas yang memadai pada kantor pertanahan dalam setiap bagian
wilayah Papua untuk keberhasilan pelaksanaan sertipikat elektronik
atau pelayanan pendaftaran tanah secara analog.

PEMBENAHAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Penduduk wilayah Papua mengalami kenaikan yang cukup tinggi
dengan persentase 28,58% atau sekitar 957 ribu jiwa dalam rentan
waktu 2019-2020. Hasil sensus tahun 2020 menyatakan bahwa total
penduduk wilayah Papua mencapai 4.304 juta jiwa. Dari seluruh total
penduduk yang cukup besar nyatanya berbanding terbalik dengan
kualitas sumber daya yang dimiliki seluruh penduduknya. Kualitas
SDM sangat berpengaruh terhadap lancarnya mekanisme peluncuran
sertipikat tanah elektronik, karena dengan kualitas SDM yang tinggi
penguasaan terhadap teknologi, ilmu dan juga penyerapan informasi
dapat berjalan dengan cepat dan tepat (Negara Maju Karena Kualitas
SDM, 2017) .

Unggulnya kualitas SDM dipengaruhi oleh kualitas dari
pendidikan sebagai poin utama pembangunan kemajuan(Aryo, 2020).
Rata-rata pendidikan warga Papua asli dari data tahun 2022 yaitu tidak
memiliki ijazah sebanyak 33,58% disusul dengan lulusan SMA 21,11%
dan lulusan SD 19,28% (Dihni, 2022). Dengan rata-rata persentase
tingkat pendidikan lulusan SD atau di bawahnya berdampak pada

196 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals