Page 210 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 210

merupakan  tempat  yang  terisolasi(Bappeda Provinsi Papua, 2022).
          Mekanisme  pendaftaran tanah  elektronik tentu  membutuhkan
          infrastruktur sedangkan dalam wilayah Papua pembangunan Menara
          Base Transceiver Base (BTS) hanya mencapai 609 desa padahal jumlah
          desa  di  Papua  berada  pada  angka  lebih  dari  5000  desa(Bappeda
          Provinsi Papua, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa banyak  desa
          masih  kesulitan untuk  memperoleh  sinyal  untuk  terhubung pada
          jaringan internet.

             Mekanisme pendaftaran tanah elektronik  hampir semua tahap
          dilakukan  secara online  mulai dari  tahap verifikasi,  pengunggahan
          dokumen pendukung, sampai pada penerbitan sertipikat elektronik
          memberi  hambatan bagi  pemerintah  daerah.  Pada  data  tahun
          2021  fasilitas  internet  hanya dapat  terjangkau  pada  363  desa dan
          penggunaan komputer daerah provinsi hanya 9,61%(Bappeda Provinsi
          Papua, 2022). Dari data 2021 ini peluncuran sertipikat elektronik perlu
          menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat.
             Pembenahan infrastruktur wilayah Papua perlu adanya kebijakan
          yang mendasari  pembangunan  wilayah. Kebijakan baru  akan
          tatanan  wilayah  Papua  memberikan  kemudahan  penggambaran
          wilayah dengan berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang
          berlaku.  Pihak  pemerintah Papua  dapat membangun kerjasama
          dengan pemerintah pusat untuk penataan wilayah Papua yang lebih
          maju. Pemerintah  pusatpun  perlu lebih memberikan  atensinya
          pada wilayah  timur  yang  tertinggal  jauh  pembangunannya akibat
          kurangnya  perhatian  pemerintah  pusat.  Pembangunan  wilayah
          mencakup infrastruktur dan tata Kelola ruang dalam suatu wilayah.
          Pembangunan infrastruktur memberikan  pencapaian baru berupa
          adanya  peningkatan ekonomi,  peningkatan daya  saing daerah,
          terutama peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam satu wilayah
          (Rohim, 2024). Kementerian yang bergerak pada bidang pembangunan
          Kementerian pusat dibawah Presiden yaitu Kementerian Perencanaan
          dan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan




                          Ketimpangan Pembangunan dan Implementasi Sertipikat Elektronik   195
                                                   Linda Noviana Mita Devi
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215