Page 212 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

pekerjaan yang mendominasi penduduk Provinsi Papua yaitu dalam
bidang pertanian mencapai 66,91% (Bappeda Provinsi Papua, 2022).
Fasilitas pendidikan di Papua juga jauh dari kata layak dan
kurang memadai. data tahun 2019 pada 3 jenjang pendidikan yaitu
SD,SMP, dan SMA persentase kelayakan dari 22% sampai tertinggi
SMA hanya 33,6% (Bappeda Provinsi Papua, 2022). Persentase yang
cukup memperhatikan, bahkan tidak mencapai 50% dari kelayakan
sekolah pada umumnya. Kelayakan pendidikan mempengaruhi
kualitas SDM, jika fasilitas dalam pendidikan saja kurang terpenuhi,
maka masyarakatpun akan kesulitan dalam pengaksesan informasi
dari luar bahkan tahap sosialisasi dari pemerintahpun bisa jadi tidak
dapat dipahami dengan baik.

Sertipikat elektronik digaitkan untuk percepatan pendaftaran
tanah di Indonesia. Jika dalam hal SDM belum mampu dan tidak
paham akan kebijakan yang diadakan, dikhawatirkan masyarakat
tidak dapat mempertahankan hak-hak tanah yang dimilikinya.
Proses verifikasi, pengisian data yuridis dan fisik, dan sampai pada
pencetakan dokumen elektronik memakan waktu bahkan tenaga dan
menemui banyak hambatan apabila kualitas SDM di wilayah Papua
tidak dibenahi dengan baik. Pemerintah dalam melakukan sosialisasi
perlu respon dan masukan dari masyarakat agar komunikasi dapat
terjalin dua arah.
Dalam melakukan pembenahan kualitas pendidikan tentu
pemerintah tidak dapat bergerak sendiri. Butuh perannya masyarakat,
terutama peran besar dari pendidik yang turun langsung melihat
keadaan di lingkungan sekolah. Ajaran sekolah yang mengedepankan
bukan hanya kepintaran akademik, namun juga perlu adanya
penekanan dalam bidang non akademik serta pembekalan diri untuk
dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan juga
dapat dibantu oleh pihak swasta atau dapat disebut bimbingan belajar
dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas SDM yang unggul.

Ketimpangan Pembangunan dan Implementasi Sertipikat Elektronik 197
Linda Noviana Mita Devi