Page 209 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

61,39 poin(Pemerintah Provinsi Papua, 2022).Indeks Pembangunan
Manusia merupakan penilaian kehidupan layak masyarakat yang
meliputi penilaian harapan hidup, penilaian akan pengetahuan/
pendidikan wajib 12 tahun sampai pada penilaian pendidikan
perguruan tinggi. Dengan melihat angka persentase kelayakan dan
fasilitas penunjang maka hambatan-hambatan dalam peluncuran
sertifikat elektronik perlu diperhatikan dengan cermat.

PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR
Sertifikat elektronik merupakan bentuk inovasi baru dalam
mekanisme pendaftaran tanah di Indonesia. Dalam peluncuran
sertifikat elektronik, pemerintah melakukan penerapan mekanisme
secara bertahap dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan
ke beberapa daerah di Indonesia seperti yang pernah dilakukan
di wilayah Depok. Mekanisme pendaftaran tanah elektronik
juga mengedepankan aspek kesiapan masyarakat dengan masih
diterimanya pendaftaran sertifikat tanah secara analog apabila
masyarakat lebih nyaman melakukan pendaftaran tanahnya melalui
loket pertanahan sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 huruf (a) dan
(b) Permen Agraria No. 3 tahun 2023.

Peluncuran sertifikat elektronik memang diperlukan waktu
penerapan untuk dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam
hal kelancaran proses pendaftaran tanah elektronik perlu adanya
dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat, dan
juga infrastruktur yang mendukung. Dalam wilayah Papua yang
terkenal karena tertinggalnya pembangunan wilayah mengakibatkan
banyaknya kesulitan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan
sertifikat tanah elektronik. analog hanya 7% dari seluruh wilayah
Papua. Penyebab terkendalanya sertifikasi yang terjadi adalah banyak
dari tanah papua adalah tanah ulayat dan sebanyak 84 % adalah
wilayah desa yang tidak terjangkau karena posisi desa yang masuk
dalam kawasan hutan(Aisyah Sekar Ayu Maharani, 2021).Kampung
yang berada di wilayah papua mencapai 5.163 dengan 70% kampung

194 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals