Page 50 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 50
Mengulas Kebijakan Kementerian
ATR/BPN dalam Mewujudkan
Perdagangan Karbon
Titis Chris Monika Pertiwi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
E-Mail : e100231090@student.ums.ac.id
PENDAHULUAN
Perubahan iklim global telah menjadi tantangan utama yang dihadapi
oleh dunia saat ini. Dampak dari fenomena tersebut adalah kerusakan
lingkungan hidup, berbagai fenomena seperti peningkatan suhu
global, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut semakin
terlihat nyata. (Malihah, 2022). Menurut laporan penilaian kelima
dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC),
kejadian cuaca ekstrem seperti hujan deras, gelombang panas, banjir,
dan kekeringan telah meningkat secara global sejak tahun 1950-an
(Shen, Zhao and Deng, 2020). Di tengah kompleksitas permasalahan
ini, carbon trading muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca secara efektif dan efisien. Indonesia,
dengan kekayaan sumber daya alamnya dan statusnya sebagai salah
satu negara megadiversitas, memiliki peran penting dalam upaya
global mengatasi perubahan iklim (Junarto, 2023).
Salah satu kementerian/lembaga yang memegang peranan
penting dalam rangkaian upaya ini adalah Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebagai
lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan penggunaan
tanah dan perencanaan tata ruang, ATR/BPN menetapkan berbagai
