Page 54 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

emisi gas rumah kaca dan mempromosikan pengelolaan lahan
yang berkelanjutan, yang merupakan aspek kunci dalam mitigasi
perubahan iklim global.
Kedua, berkaitan dengan fungsi penetapan hak dan pendaftaran
tanah. Kementerian ATR/BPN mengelola pendaftaran dan sertipikasi
hak atas tanah melalui sistem pendaftaran tanah yang terintegrasi.
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memperbarui
regulasi terkait pertanahan, bertujuan untuk mempermudah proses
pendaftaran tanah dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan
bagi pemilik kepentingan (Manthovani, 2021). Dalam hal ini termasuk
investor yang memiliki proyek terkait dengan perdagangan karbon.
Hal ini sangat relevan dalam konteks proyek-proyek perdagangan
karbon, di mana investor memerlukan jaminan hukum yang kuat
terkait kepemilikan lahan untuk memulai dan melaksanakan proyek
tersebut (Ambarsari, 2017).
Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab atas pendaftaran dan
sertipikasi hak atas tanah di Indonesia melalui sistem pendaftaran
tanah. Dalam konteks perdagangan karbon, kepastian hukum terkait
kepemilikan tanah sangat penting untuk memfasilitasi implementasi
proyek-proyek yang berhubungan dengan pengelolaan hutan atau
lahan konservasi, yang sering kali menjadi sumber kredit karbon.
Dengan sistem pendaftaran tanah yang terintegrasi dan regulasi
yang diperbarui, Kementerian ATR/BPN mendukung kelancaran
implementasi proyek-proyek perdagangan karbon. Pengelolaan hak
atas tanah yang transparan dan efisien memungkinkan investor dan
pihak terkait untuk mendapatkan akses yang lebih mudah dalam
memulai proyek-proyek yang berkontribusi pada pengurangan emisi
gas rumah kaca (Ambarsari, 2011). Selain itu, Kementerian ATR/
BPN juga bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait dengan
kepemilikan dan penggunaan lahan. Ini termasuk dalam mencegah
praktik ilegal atau tidak berdasarkan hukum yang dapat menghambat
pelaksanaan proyek-proyek perdagangan karbon yang berkelanjutan

Mengulas Kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam Mewujudkan Perdagangan Karbon 39
Titis Chris Monika Pertiwi