Page 55 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

dan berkesinambungan. Hal ini mencerminkan kontribusi penting
Kementerian ATR/BPN dalam mendukung kebijakan nasional untuk
mempromosikan pertanian yang berkelanjutan dan perlindungan
lingkungan.
Ketiga, berkaitan dengan fungsi perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang. Kementerian ATR/
BPN turut berperan merancang rencana tata ruang nasional,
regional, dan lokal sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang
Tata Ruang. Perencanaan ini tidak hanya mengatur tata guna
lahan secara terencana dan berkelanjutan, tetapi juga mendukung
implementasi kebijakan lingkungan, termasuk yang terkait dengan
mitigasi perubahan iklim dan pengembangan skema perdagangan
karbon. Rencana ini melibatkan penetapan penggunaan lahan secara
terencana dan berkelanjutan, yang sangat relevan dalam konteks
skema perdagangan karbon.
Penataan wilayah yang tepat dalam rencana tata ruang dapat
mendukung pengembangan proyek-proyek perdagangan karbon
di Indonesia. Misalnya, pengelolaan hutan berkelanjutan atau
pengembangan energi terbarukan di lokasi yang tepat dapat
menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengurangi emisi
karbon. Kementerian ATR/BPN memainkan peran penting dalam
menyediakan kerangka kerja hukum dan administratif yang
mendukung pelaksanaan proyek-proyek ini. Melalui koordinasi
dengan instansi terkait lainnya, Kementerian ATR/BPN memastikan
bahwa perencanaan tata ruang tidak hanya memenuhi kebutuhan
pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga memperhatikan
dampak lingkungan dan upaya mitigasi perubahan iklim secara
holistik.

Keempat, terkait dengan fungsi pengendalian dan penertiban
tanah dan ruang, serta penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Kementerian ATR/BPN melakukan pengawasan terhadap penerapan
kebijakan pertanahan. Hal ini termasuk dalam kerangka undang-

40 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals