Page 57 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

pengembangan proyek-proyek yang mendukung mitigasi perubahan
iklim. Dengan mengatur secara terencana dan berkelanjutan,
Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa proyek-proyek ini tidak
hanya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga
memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Pengawasan
dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN
menjadi jaminan utama kepatuhan terhadap regulasi dan ketertiban
dalam implementasi proyek-proyek perdagangan karbon. Hal ini
menjamin bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya sesuai
dengan hukum, tetapi juga memberikan manfaat yang maksimal bagi
lingkungan dan masyarakat.

KESIMPULAN
Kementerian ATR/BPN memegang peran yang krusial dalam
mendukung implementasi skema perdagangan karbon di Indonesia.
Melalui regulasi beberapa fungsi kementerian terkait perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, penetapan
hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengendalian dan
penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik
pertanahan, Kementerian ATR/BPN memberikan kerangka kerja yang
diperlukan untuk menggerakkan proyek-proyek yang berkontribusi
pada mitigasi perubahan iklim. Dalam analisis ini, telah terlihat
bahwa kebijakan penggunaan tanah yang diatur oleh Kementerian
ATR/BPN, contohnya dalam hal zona-zona konservasi dan lahan
pertanian berkelanjutan mampu memberikan landasan yang kokoh
bagi pengembangan proyek-proyek perdagangan karbon. Sistem
pendaftaran hak atas tanah yang terintegrasi akan memberikan
kepastian hukum yang essensial bagi investor dan pelaku proyek
dalam memulai dan melaksanakan inisiatif yang berkelanjutan secara
lingkungan. Dengan demikian, Kementerian ATR/BPN memiliki
peran yang strategis dalam menciptakan lingkungan hukum yang
kondusif bagi investasi berkelanjutan dan perlindungan lingkungan,

42 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals