Page 52 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

ATR/BPN menjadi sangat penting karena bertanggung jawab atas
pengaturan penggunaan tanah, pengelolaan hak atas tanah, dan
perencanaan tata ruang, yang semuanya memiliki dampak langsung
terhadap pelaksanaan proyek-proyek perdagangan karbon.
Terdapat berbagai pelanggaran yang mengancam keberhasilan
proyek-proyek perdagangan karbon, yang sebagian besar terkait
dengan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan regulasi.
Misalnya, beberapa daerah mengalami konversi hutan menjadi lahan
pertanian atau perkebunan tanpa izin resmi, terutama di wilayah
Kalimantan dan Sumatera (Nasution, Lubis and Akhyar, 2023). Selain
itu, terdapat juga laporan tentang pembangunan infrastruktur seperti
jalan dan jembatan di kawasan hutan lindung atau konservasi, yang
seharusnya dilindungi untuk mempertahankan fungsi ekosistemnya
dalam menyerap karbon (Ekawati et al., 2019). Praktik ilegal ini tidak
hanya meningkatkan deforestasi dan degradasi lahan, tetapi juga
mengancam keberlanjutan proyek-proyek REDD+ yang bertujuan
untuk mengurangi emisi karbon. Keterlibatan Kementerian ATR/
BPN dalam proyek tersebut sangat penting, terutama dalam hal
pengaturan penggunaan lahan dan kepastian hak atas tanah. ATR/
BPN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lahan yang
digunakan dalam proyek ini tidak mengalami perubahan penggunaan
yang tidak sesuai dan memiliki kejelasan hukum yang jelas, sehingga
dapat mendukung kesuksesan proyek dalam jangka panjang (Tim
Peneliti Strategis STPN, 2018).
Kementerian ATR/BPN memegang peran sentral dalam
melaksanakan tugas di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang di
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permen ATR/BPN
RI Nomor 16 Tahun 2020. Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
peraturan tersebut, kementerian ini menjalankan enam fungsi yang
tercantum dalam Pasal 5 peraturan tersebut. Beberapa fungsinya
diantaranya adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan
kebijakan di bidang tata ruang; survei dan pemetaan pertanahan

Mengulas Kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam Mewujudkan Perdagangan Karbon 37
Titis Chris Monika Pertiwi