Page 56 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 56
undang dan peraturan pemerintah yang mencakup pengelolaan
sengketa tanah, pencegahan konflik kepentingan, dan perlindungan
hak masyarakat adat dalam penggunaan lahan. Dengan adanya
regulasi yang jelas dan sistem yang teratur dari Kementerian ATR/
BPN, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pengembangan proyek-proyek perdagangan karbon yang
berkelanjutan. Kementerian ATR/BPN memainkan peran dalam
memverifikasi kepemilikan lahan, mengawasi penggunaan lahan
yang diizinkan untuk proyek-proyek konservasi atau pengembangan
energi terbarukan, yang sering kali terlibat dalam skema perdagangan
karbon melalui fungsinya dalam hal pengendalian.
Salah satu aspek kritis dari pengawasan Kementerian ATR/
BPN adalah penanganan sengketa tanah. Konflik kepemilikan atau
penggunaan lahan yang tidak diatur dengan baik dapat menghambat
implementasi proyek-proyek perdagangan karbon. Kementerian ini
memiliki kewenangan untuk turut berperan dalam menyelesaikan
sengketa tanah secara adil dan transparan, sehingga tidak mengganggu
kelancaran pelaksanaan proyek-proyek yang mendukung mitigasi
perubahan iklim. Hal ini dilakukan melalui proses konsultasi publik,
pemantauan terhadap implementasi proyek, dan pengawasan ketat
terhadap pemenuhan semua peraturan yang berlaku.
Melalui kerangka kerja hukum yang kuat dan penegakan yang
tegas, kementerian ini memastikan bahwa setiap langkah dalam
penggunaan lahan untuk tujuan mitigasi perubahan iklim dapat
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan manfaat
maksimal bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, peran
Kementerian ATR/BPN dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan
pertanahan sangat penting untuk mendukung implementasi proyek-
proyek perdagangan karbon yang efektif dan berkelanjutan di
Indonesia.
Perencanaan tata ruang yang disusun oleh Kementerian ATR/
BPN juga berperan dalam menyediakan arah yang jelas untuk
Mengulas Kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam Mewujudkan Perdagangan Karbon 41
Titis Chris Monika Pertiwi
