Page 53 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

dan ruang; penetapan hak dan pendaftaran tanah; penataan agraria;
pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; pengendalian dan
penertiban tanah dan ruang; serta penanganan sengketa dan konflik
pertanahan. Fungsi tersebut mencakup beberapa aspek penting
yang menjadi landasan bagi pembangunan dan pengaturan berbagai
sektor, termasuk dalam konteks perdagangan karbon.

Pertama, berkaitan dengan fungsi penataan agraria. Kementerian
ATR/BPN bertanggung jawab atas penetapan fungsi dan peruntukan
lahan melalui berbagai regulasi seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata
Ruang. Regulasi ini memberikan kerangka hukum untuk mengatur
zona-zona penggunaan lahan, seperti konservasi hutan atau lahan
pertanian berkelanjutan yang masuk dalam skema perdagangan
karbon. Dalam konteks perdagangan karbon, zona-zona khusus
seperti konservasi hutan atau lahan pertanian yang berkelanjutan
menjadi sangat penting. Konservasi hutan atau penanaman kembali
lahan terdegradasi dapat menjadi bagian dari proyek-proyek yang
menghasilkan kredit karbon (Djaenudin, 2014). Kementerian ATR/
BPN bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengawasi zona-
zona ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan
bahwa penggunaan lahan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang
berlaku.

Skema perdagangan karbon penting untuk memiliki kepastian
hukum terkait kepemilikan lahan. Kementerian ATR/BPN melalui
sistem pendaftaran tanah memfasilitasi penerbitan sertipikat tanah
yang sah, yang menjadi dasar legalitas untuk implementasi berbagai
kepentingan, salah satunya proyek-proyek perdagangan karbon.
Dengan demikian, peran Kementerian ATR/BPN dalam pengaturan
penggunaan tanah memberikan fondasi yang kuat untuk pelaksanaan
skema perdagangan karbon di Indonesia. Melalui regulasi yang
tepat dan sistem pengelolaan yang efektif, secara tidak langsung
kementerian ini mendukung langkah-langkah untuk menurunkan

38 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals