Page 93 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

Kemerdekaan Indonesia menandakan perubahan mendasar
pada sistem tanah yang diterapkan oleh pemerintah Hindia
Belanda sebelumnya. Pemerintah Indonesia menasionalisasi semua
perkebunan milik non-pribumi dan menggantikan hukum agraria
Belanda dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960.
Redistribusi tanah sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 1959,
dengan tanah-tanah yang diambil alih pemerintah dibagikan kepada
desa-desa yang ada di Indonesia. Walaupun sudah ada upaya besar
untuk mengubah sumber ekonomi Indonesia yaitu tanah ke arah yang
lebih baik, kebijakan agraria Indonesia saat ini dapat dikatakan belum
optimal. Menurut data Food and Agriculture Organization (FAO)
SDG Progress Assesment, mayoritas penduduk petani di Indonesia
yang memiliki hak atas tanah atau hak yang aman atas tanah masihlah
sangat sedikit (Food and Agriculture Organization, 2024). Bahkan
menurut kepemilikan atas tanah di Indonesia menurun sejak tahun
1960 yang bisa mengakibatkan penurunan produktivitas para petani
(Widyanto and Subanu, 2023). Dalam hal kepemilikan atas tanah
ada 30% petani Indonesia yang tidak memiliki lahan tanah mereka
sendiri, dan bagi yang memiliki lahan tanah mereka sendiri terdapat
77% petani yang luas lahannya kurang dari 1 Ha.
Masalah kepemilikan hak atas tanah ini datang dari fenomena
konversi lahan pertanian, kebutuhan akan ruang tanah seperti
perumahan dan kepentingan ekonomi mengakibatkan kepada
pemanfaatan tanah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi
(Mulyani, 2016). Ditambahkan dengan fakta bahwa Indonesia sudah
memiliki masalah kepemilikan tanah, konversi lahan pertanian
dapat berdampak buruk kepada penghasilan produk pertanian,
pendapatan, lapangan kerja, dan bisnis yang berkaitan (Widyanto and
Subanu, 2023). Konversi lahan pertanian akan terus meningkat karena
pertanian di Indonesia masih didominasi oleh jutaan petani kecil yang
sebagian besar berpendidikan rendah, berlahan sempit, bermodal
kecil, dan produktivitas rendah (Mandang, Sondakh and Laoh, 2020).
Kondisi ini menyebabkan banyak sekali petani untuk menjual tanah

78 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals