Page 96 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

pertanian (Pramudiana, 2018). Untuk mengatasi masalah tekanan
tersebut, kita bisa melihat negara Filipina yang melakukan kebijakan
Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) yang fokus pada
peningkatan kepemilikan tanah. Programnya bertujuan untuk
meredistribusikan tanah milik swasta dan pemerintah kepada petani
dan buruh tani yang tidak memiliki tanah, dengan ini ada kesetaraan
kepada pemilik lahan dalam pendapatan dan kesempatan. Kebijakan
seperti dapat menjadi jawaban untuk mengurangi tekanan-tekanan
yang dialami petani untuk konversi lahan pertanian mereka, kebijakan
yang berpihak kepada kepentingan petani dibandingkan kepentingan
kapitalis sangat jarang ditemukan di banyak negara (Widyanto and
Subanu, 2023).
CARP merupakan program yang sangat strategis untuk mengatasi
tekanan yang dialami petani di Indonesia, dengan menyediakan
lahan dari tanah swasta untuk digarap mengurangi tekanan eksternal
yang memerlukan petani untuk mengkonversi tanahnya ke tanah
non-agrikultur. Karena CARP mengubah penyewa, buruh tani, dan
penggarap menjadi pemilik atas tanah, pengelolaan atas tanah dan
pendapatan para petani akan lebih terjamin dan mengurangi tekanan
internal. CARP merupakan hasil dari upaya panjang reformasi
redistribusi tanah di negara Filipina, sejak digariskan pada tahun
1987 evaluasi dan pengembangan sering dilakukan oleh pemerintah
Filipina (Ballesteros, Ancheta and Ramos, 2018). Jika Indonesia
memiliki kebijakan seperti CARP, pemerintah dapat mendasarkan
kebijakan agraria ke depannya pada evaluasi CARP dan mengatasi
tekanan kebijakan bagi petani. Dengan begitu, permasalahan
terhadap konversi lahan pertanian dapat diatasi.

PENUTUP
Esai ini telah membahas kebijakan agraria kolonial yang
menyebabkan ketidaksejahteraan petani di Indonesia serta upaya
pemerintah Indonesia untuk memperbaikinya melalui redistribusi
tanah. Meskipun upaya-upaya signifikan sudah dilakukan sejak

Reformasi Redistribusi Tanah: 81
Tawang Gendewa Alam