Page 13 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

penguasaan masyarakat adat itu, dengan salah satu yang dikaji adalah
Peraturan Bersama empat menteri tertanggal 17 Oktober 2014 tentang
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada dalam Kawasan
Hutan. Petunjuk pelaksanaan identifikasinya (IP4T) telah diterbitkan
oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI. Lahirnya IP4T
ini merupakan langkah maju pengakuan hak atas tanah masyarakat,
sekaligus menjadi batu uji sejauh mana dapat dijalin kerjasama dan
saling percaya antara pemerintah daerah, empat kementerian yang
terkait, dengan masyarakat sebagai individu maupun yang tergabung
di dalam organisasi tani dan masyarakat adat. Di sinilah pekerjaan
rumah yang tersisa dari peluang pembentukan dan pelaksanaan IP4T.

Judul ketiga menyoroti soal postur ideal sumberdaya manusia di
kantor pertanahan berdasarkan tipologinya. Saat ini BPN RI memiliki
tipe-tipe kantor pertanahan yang dikategorikan didasarkan pada
anggaran, pelayanan, sumberdaya manusia dan/atau infrastruktur.
Kategorisasi kantor pertanahan dapat dirumuskan berbasis kondisi
lapangan (misalnya tingkat perkembangan wilayah, intensitas dan
beban kerja dari penanganan konflik, karakter geografis, NJOP, dll),
selain permohonan hak yang memberi nilai pada pendapatan negara.
Akan tetapi dalam kesimpulan peneliti, ditemukan bahwa kebutuhan
SDM di kantor pertanahan yang lebih tinggi tipenya tidak menjamin
bahwa volume pekerjaannya lebih banyak, sehingga membutuhkan
SDM yang lebih banyak pula. Oleh karena itu diusulkan bahwa
Perlu ditinjau kembali penentuan tipologi kantor pertanahan dalam
kaitannya dengan kebutuhan SDM.

Demikian berbagai hasil laporan ini kami sajikan. Berbagai
laporan ini mengajak kita kembali menengok ke dasar dan jalur bermula
(khittah), serta memeriksa kebutuhan kelembagaan, keilmuan,
maupun alas hubungan keagrariaan yang benar-benar berangkat dari
problem eksistensialnya, agar tidak terombang-ambing oleh tuntutan
perubahan yang bersifat permukaan dan pragmatis belaka. Semoga
buku ini bermanfaat. Selamat membaca dan mengkritisi.

Ahmad Nashih Luthfi

xii