Page 11 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 11

Rahardjo (hukum sebagai masalah humaniora melampaui soal
            perundang-undangan)
                                   13
                 Di sini, urgensitasnya bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
            adalah pada titik temu dan titik pisah pengetahuan yang diajarkan.
            Sekolah kedinasan fokus pada pendidikan mengenai pertanahan
            yang disampaikan melalui dua jurusan, yakni Jurusan Manajemen
            Pertanahan dan Jurusan Perpetaan. Di kedua jurusan ini diisi oleh
            para dosen dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam,
            yang secara umum keseluruhannya dapat dihimpun dalam rumpun

            ilmu sosial-humaniora, hukum, dan ilmu bumi (geodesi/geografi).
            Sementara itu, berbagai penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti-
            dosen dikategorikan berada di dalam lokus kajian Policy and Political
            Science dengan konsentrasi pada Land and Agrarian Studies. Kategori
            ini diberikan oleh Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan
            Pengembangan (KNAPP) di bawah Kementerian Riset dan Teknologi
            RI melalui sertifikat bernomor 03/Kp/KA-KNAPP/IV/2013 tentang
            Pemberian Akreditasi kepada Pranata Penelitian dan Pengembangan,
            PPPM STPN.
                 Di sisi lain sektor kebijakan yang menjadi kewenangan
            Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI yang merupakan induk
            dari STPN masih terbatas pada wilayah pertanahan dan bukan agraria
            dalam pengertiannya yang lebih luas. Tatkala kelembagaan induknya
            berubah lebih luas, maka tuntutan perubahan status pengetahuan
            yang diajarkan di lembaga pendidikan ini juga turut berubah.

                 Akan tetapi kebutuhan merumuskan “state of the art” ilmu
            agraria lintas disiplin terlalu sederhana jika bertolak secara pragmatis
            dari kebutuhan dan perubahan lembaga. Ia harus dibangun dari
            pertanyaan-pertanyaan mendasar filosofisnya: ontologi, epistemologi,
            dan aksiologi suatu ilmu pengetahuan. Atas kebutuhan inilah maka
            dilakukan penelitian yang hasilnya disajikan dalam dua laporan





                 13 Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, (Yogyakarta: Genta
            Publishing, 2009)


            x
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16