Page 6 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 6
berlainan dibawah payung regulasi yang berbeda: pertanahan tetap
dengan UUPA 1960; UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan, dan UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. UUPA yang semula diidealkan
sebagai UU payung yang mengintegrasikan sumberdaya agraria
dideligitimasi oleh UU lain yang menyebut diri sebagai pokok pula yang
mengelola sektor-sektor lain sehingga memudahkan proses produksi
dan eksploitasinya. Akibat dari sektoralisasi itu bisa kita saksikan
sampai saat ini misalnya dalam hal tumpang tindih antara hak dan
ijin atas suatu kawasan. Hak diurus oleh BPN sedangkan ijin diberikan
oleh pemerintah daerah/kabupaten, bahkan dapat terjadi ijin kuasa di
dalam hak seperti yang banyak muncul di beberapa daerah sejak era
desentralisasi. Di dalam wilayah Hak Guna Usaha muncul aktifitas
pertambangan dengan atau tanpa disertai Ijin Usaha Pertambangan.
Pada 1972, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
88 Tahun 1972 diperintahkan penyatuan instansi Agraria di daerah,
sehingga terbentuk lah Kantor Direktorat Agraria Provinsi dan Kantor
Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya, yang tetap di bawah
Departemen Dalam Negeri. Baru kemudian melalui Keputusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1988 dilakukan transformasi kelembagaan
agraria yang lebih otonom menjadi Badan Pertanahan Nasional.
Dinamika kelembagaan agraria turut memberi konteks pada
sejarah pendidikan agraria di Indonesia yang saat ini tugas edukasi itu
diselenggarakan melalui Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Tahun
1963 Akademi Agraria didirikan di Yogyakarta. Dihitung sejak tahun
berdirinya itu, maka pada tahun 2013/2014 lembaga pendidikan agraria
ini (STPN) memasuki usia setengah abad. Sebagai perguruan tinggi
kedinasan, perubahan dari “agraria” menjadi “pertanahan” melewati
banyak cerita, bukan hanya kelembagaan-pendidikan namun ia
mersenonansi naik turunnya arah politik, pembangunan ekonomi,
dan perubahan sosial, dan berbagai kebijakan pertanahan yang ada
selama beberapa dekade. Lembaga pendidikan agraria didirikan
untuk melahirkan kader-kader agraria yang akan melaksanakan
v
