Page 5 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

jauh lebih penting dari itu adalah pelaksana politik pertanahan demi
terwujudnya keadilan sosial. Hal itu berangkat dari kerisauan selama
ini bahwa kelembagaan pertanahan sejak 1968, mulai dipersempit dan
didudukkan sebagian dari Departemen Dalam Negeri, yakni Dirjen
Agraria. Lembaga ini baru dikeluarkan kembali pada 1990 menjadi
Menteri Negara Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikasi tanah
menjadi tugas istimewa BPN agar si pemilik tanah dapat berhubungan
dengan pasar.
Secara historis kelembagaan agraria yang berujung menjadi

Badan Pertanahan Nasional memang mengalami downgrading. Pada
saat UUPA 1960 dihasilkan, bentuk kelembagaan agraria adalah
kementerian agraria dan berubah naik bahkan menjadi kementerian
kompartemen pada tahun 1964 pada era Kabinet Dwikora. Mr.
Sadjarwo yang menjadi Menteri Kompartemen saat itu membawahi
(1) Menteri Pertanian (Menteri Mr. Sadjarwo), (2) Menteri Perkebunan
(Drs. Frans Seda), (3) Menteri Kehutanan (Sujarwo), (4) Menteri
Agraria (Mr. R. Hermanses), (5) Menteri Pembangunan Masyarakat
Desa (Ipik Gandamana), dan (6) Menteri Pengairan Rakyat (Ir.
Surahman). Spektrum luas kelembagaan agraria ini tidak terlepas dari
mandat utama lembaga ini saat itu yakni untuk menjalankan agenda
reforma agraria. Agenda ini merupakan cita-cita para pendiri bangsa
yang bertujuan mengubah struktur penguasaan tanah di Indonesia
dari sistem kolonial dan feodal menjadi sistem pertanahan nasional
yang berkeadilan.
Akan tetapi seiring dengan berakhirnya era pemerintahan

Soekarno, pada tahun 1968 terjadi penciutan kelembagaan oleh
pemerintah Orde Baru dalam bentuk Direktorat Jenderal Agraria
dan Transmigrasi, di bawah Departemen Dalam Negeri. Kebijakan
ini berdasarkan alasan efisiensi dan penyederhanaan organisasi.
Secara sistematis pula kewenangan lembaga agraria dan UU yang
melegitimasinya (semula bersifat terintegrasi) menjadi terpisah-pisah.
Agraria disektoralisasi sebagai tanah, hutan, air, pertanian, perkebunan,
yang masing-masingnya dikelola oleh lembaga pemerintah yang

iv