Page 7 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

pendataan untuk menetapkan subyek dan obyek landreform. Sepaket
dengan yang lain, pasca PP Landreform 1961, dibentuk kelembagaan
lain di antaranya adalah pembentukan pengadilan landreform
(beranggotakan personil pengadilan negeri ditambah pakar dan
perwakilan organisasi tani), panitia pelaksana landreform (dipimpin
langsung presiden, pemerintah propinsi hingga desa, dan dukungan
partai nasional hingga lokal), pendanaan landreform (berbentuk
yayasan).
Perjalanan sejarah Badan Pertanahan Nasional telah coba ditulis

dalam buku Dasawarsa Bhumibhakti Adhiguna (1998). Namun, buku ini
tidak menangkap konteks sejarah yang merekam arah politik, sosial,
dan ekonomi yang sedang tumbuh dan berkembang yang turut
membentuk lembaga dan kebijakan pertanahan di Indonesia. Maka,
merekonstruksi sejarah secara kritis dengan mendialogkan antara teks
(lembaga agraria) dengan konteksnya sangatlah diperlukan. Hasilanya
bermanfaat untuk mencari kembali apa tujuan dasar kelembagaan
agraria dibentuk jauh-jauh hari sejak Indonesia merdeka, sehingga
lembaga ini dapat diingatkan dengan asal-usul dan tujuan dasar
tersebut (mandat historis dan genealogisnya): untuk apa dan untuk
siapa ia dilahirkan.
Untuk menjawab kepentingan di atas, dihasilkanlah dua laporan
penelitian yang disajikan dalam buku ini dengan judul Dari Dirjen
Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan
Agraria, 1948-1965; dan Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan
Agraria di Indonesia. Di luar soal politik kelembagaan, dihasilkan

satu laporan mengenai Analisis Kebutuhan Sumberdaya Manusia
Berdasarkan Tipologi Kantor Pertanahan.

2. Ilmu Agraria Lintas Disiplin
Birokratisasi ilmu di Indonesia telah ditengarai menjadi problem
utama dalam sejarah keilmuan di Indonesia. Hubungan akademik
di Indonesia dengan kekuasaan negara sangat menonjol. Konstruksi
keilmuan (dan dunia akademis itu sendiri) direkayasa sedemikian

vi