Page 4 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

PENGANTAR PENYUNTING

Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria,
Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas Hubungan Keagrariaan

di Indonesia

Buku ini merupakan kumpulan hasil penelitian para dosen dan peneliti
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang dihasilkan pada tahun 2014.
Terdapat delapan (8) laporan yang keseluruhannya dibingkai dalam
tiga tema besar, yakni (1) kelembagaan agraria; (2) ilmu agraria lintas
disiplin; (3) hubungan keagrariaan. Kedelapan laporan tersebut pernah
terbit pada tahun 2014 dalam bentuk pdf online yang kami publikasi
di web resmi lembaga. Kami menerbitkannya kembali dalam bentuk

buku cetak untuk kesemua judul.

1. Kelembagaan agraria
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
yang ditetapkan pada 21 Januari 2015. Ini merupakan jawaban atas
berbagai tuntutan agar kelembagaan agraria ditingkatkan. Kementerian

ini diharapkan memiliki kewenengan pengelolaan atas sumberdaya
agraria dalam pengertian yang luas, serta mempertimbangkan
persoalan-persoalan yang demikian berat diurus oleh lembaga yang
hanya setingkat Badan selama ini, kelembagaannya diatur oleh regulasi
yang hanya setingkat PP.
Lebih dari itu adalah harapan agar lembaga ini tidak saja
menjalankan administrasi pertanahan (pendaftaran tanah) namun

iii