Page 12 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

berjudul Ilmu Agraria Lintas Disiplin, dan Merancang Metode
Penelitian Agraria.

3. Hubungan Keagrarian
Dalam kategori ini dihasilkan tiga penelitian berjudul Pemaknaan
Hak Menguasai Negara; Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah
Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan; dan Permasalahan Surat
Ijin Memakai Tanah Negara sebagai ‘Alas Hak’ dalam Pendaftaran
Tanah di Kota Tarakan. Ketiga penelitian ini merupakan menyoroti
hubungan keagrarian antara negara dengan warganegara.

Judul pertama melihat kembali dasar hubungan tersebut dengan
mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara
menafsirkan prinsip hak menguasai negara yang tercermin dalam
beberapa Undang-Undang dan sejauhmana berbagai regulasi itu selaras
dari sisi konstitusionalitasnya. Hubungan diadik antara negara dengan
warganegara, lemah kuatnya kedua posisi tersebut, salah satunya
tercermin dalam hubungan keagrarian keduanya. Naik turun dan kuat-
lemahnya hubungan keagrariaan itu berbeda-beda dari waktu ke waktu.
Judul kedua mengkaji pengakuan hak masyarakat hukum adat
terhadap tanah dan wilayahnya. Masyarakat hukum adat mempunyai
tanah dalam bentuk hak milik pribadi, kolektif, maupun komunal.
Saat ini hak terhadap ruang hidup tersebut termasuk di dalam wilayah
definitif kawasan hutan, yang dalam pengertian lama dianggap sebagai
hutan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor

35/PUU-X/2012 merupakan tonggak kebijakan pengakuan hutan
adat yang mengoreksi pengertian lama tersebut, dan memperkuat
hubungan asasi antara masyarakat hukum adat dengan tanah dan
wilayahnya yang sebelumnya dinafikan.
Perubahan lebih lanjut adalah pada sistem administrasi
pertanahan yang dituntut mengakomodir keragaman jenis hak di atas,
serta mekanisme pengakuan hak masyarakat hukum adat maupun
individu terhadap hutan adat dan hutan hak. Laporan penelitian
ini mengkaji kebijakan pengakuan dan perlindungan hukum hak

xi