Page 370 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

INTISARI

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar utama kewenangan negara untuk
menguasai tanah, air berserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Sebagai turunannya, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Agraria beserta legislasi sektoral lainnya juga turut mengatur dan
memperkokoh Hak Menguasai Negara (HMN) tersebut. Ditengah konflik
antar norma diantara legislasi di bidang sumber daya alam ini, diperlukan
kontrol yang baik untuk memastikan agar undang-undang sektoral tetap
berpegang teguh pada semangat Pasal 33 UUD 1945. Dalam hal ini
peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi signifikan untuk dipelajari,
terutama dalam kaitannya dengan dasar-dasar pertimbangan MK dalam
menafsirkan HMN; dan pandangan serta preferensi MK terhadap relasi
negara, rakyat dan korporasi dalam peta penguasaan tanah dan sumber
daya alam di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Dengan
pendekatan tersebut, HMN tidak hanya dilihat dalam bentuknya sebagai
konsep normatif yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Pokok
Agraria semata, melainkan juga sebagai konsep kognitif yang berkembang
seiring dengan transformasi pandangan politik dan situasi sosial-kebangsaan
Indonesia. Metode ini dipilih mengingat HMN merupakan wacana yang
multi-wajah. Meskipun sebagian besar keadaan yang melatarbelakangi
HMN dimuat dalam peraturan hukum, pada kenyataannya HMN
tersebut dimaknai dalam konteks yang berbeda-beda pada setiap rezim
yang pernah berkuasa di Indonesia. Oleh karena itu kajian interdisipliner
dalam aras sosio-legal ini menjadi penting untuk mengurai dan menganalisis
kompleksitas permasalahan.
Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN) di setiap rezim
kekuasaan yang pernah ada di Indonesia dimaknai secara berbeda, bahkan

339