Page 372 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergulatan mengenai kajian agraria dan sumber daya alam tidak hanya
dapat ditemui dalam diskursus akademik, melainkan juga pada ruang-ruang
pengadilan dimana hukum dipertemukan pada realitas sosialnya. Diskursus
yang terjadi di ruang pengadilan sendiri dapat dibedakan menjadi sengketa
yang diperiksa pada peradilan umum, dan perkara pengujian peraturan
perundang-undangan (judicial review). Sebelum berlakunya UU No. 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, wewenang untuk melakukan
uji materi hanya berada pada Mahkamah Agung. Wewenangnya pun
terbatas pada pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang. Namun sejak terbentuk Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia (Selanjutnya disebut MK) pada tahun 2003,
uji materi peraturan perundang-undangan, terutamanya undang-undang
terhadap UUD 1945, menjadi salah satu sejarah penting dalam upaya
penegakan dan penyelenggaraan hukum di negeri ini.
Salah satu bidang yang produk legislasinya kerap dimohonkan
pengujian adalah bidang agraria dan sumber daya alam. Sejak didirikan
pada tahun 2003, setidaknya terdapat 11 perkara pengujian undang-
undang yang berkaitan dengan persoalan agraria dan sumber daya alam
yang telah diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi MK.
Isu konstitusionalitas yang cukup mengemuka dalam pengujian undang-
undang yang berkaitan dengan agraria dan sumber daya alam salah satunya
mengenai konsep Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN).

341