Page 376 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

2. Pandangan serta Dasar Pertimbangan MK dalam memaknai Hak
Menguasai Negara (HMN) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

D. Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran penelitian
berupa:

1. Peta perspektif dan kecenderungan Mahkamah Konstitusi terkait
dengan persoalan agraria dan sumber daya alam;
2. Rekomendasi bagi upaya harmonisasi UU No 5 tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan legislasi lintas sektor lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Disamping Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, MK
merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehaki
man yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
4
hukum dan keadilan. Perbedaan keduanya terletak pada materi legislasi
yang diujinya dan batasan norma yang menjadi pedoman pengujiannya.
Dipandang dari karakter kelembagaannya, MK melakukan uji materi
dalam kapasitasnya sebagai Court of Law sedangkan Mahkamah Agung
sebagai Court of Justice. MK difungsikan untuk menjaga konstitusionalitas
seluruh undang-undang sebagai produk hukum yang mengikat umum
(general and abstract norms), sedangkan yang Mahkamah Agung bekerja
untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia dan
5
badan-badan hukum di dalam sistem hukum Indonesia. Kedua lembaga
ini memiliki wewenang untuk melakukan uji materi atas jenis peraturan
perundang-undangan tertentu, dimana Mahkamah Agung menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang, sedangkan MK berwenang menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Agung dikatakan

4 Pasal 1 Angka 1 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5 Jimly Ashidiqie, 2005, Konstitusional dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press. Jakarta,
Hlm. 192.

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 345