Page 373 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Hak negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya diamanatkan oleh UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat
(3). Menjadi persoalan ketika muncul penafsiran yang berbeda diantara
pemerintah dan masyarakat mengenai konsep menguasai oleh negara (the
state’s right of disposal). Konstitusi sendiri tidak memberikan pengertian
yang tegas bagaimana HMN tersebut harus dipahami. Konstitusi hanya
memberikan batasan bahwa penguasaan oleh negara ditujukan untuk
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun apakah melalui
hak tersebut negara menjadi pemilik tunggal atas bumi, air dan kekayaan
Indonesia? Apakah dengan adanya hak penguasaan tersebut, hak-hak lain
yang telah ada sebelum negara terbentuk menjadi subordinasi dari HMN?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi perdebatan panjang antara negara,
korporasi dan masyarakat.
Peran negara dalam penguasaan sumber daya alam semakin luas
dan berkembang pasca reformasi 1998. Jika sebelumnya produk legislasi
memberi peran bagi negara dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya
alam dan hubungan hukum yang terjadi dalam pemanfaatan tersebut,
maka setelah reformasi peran negara tidak hanya mengatur melainkan juga
mengurus, mengelola dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam.
1
Tidak heran jika undang-undang yang paling banyak diajukan untuk diuji
materi adalah undang-undang di bidang sumber daya alam yang lahir pasca
reformasi.
Dari sekian banyak undang-undang yang telah diajukan pengujian ke
MK, penelitian ini meletakkan fokus kajian pada pengujian undang-undang
yang diputus MK dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Putusan-putusan
tersebut antara lain:

1. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. Tahun
1999 tentang Kehutanan;
2. Putusan MK No. 50/PUU-X/2012 tentang pengujian UU No. 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi
Kepentingan Umum;
3. Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil.

1 Maria S.W. Sumardjono, 2014, Semangat Konstitusi dan Alokasi yang Adil atas Sumber Daya
Alam, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 2.

342 Hubungan Keagrariaan