Page 378 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

7
dengan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945. Pasca perubahan
UUD 1945, banyak ketentuan mengenai HAM yang ditambahkan ke
dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XA dari Pasal 28A hingga Pasal 28J
Perubahan Kedua UUD 1945. Hak-hak konstitusional antara lain: hak
untuk hidup; hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya; hak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan banyak hak lain yang
diatur dalam UUD 1945.
Salah satu pemicu konflik antar norma di bidang agraria dan sumber
daya alam adalah terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagai
akibat tumbuh suburnya legislasi sektoral di bidang sumber daya alam
di Indonesia yang mengingkari karakteristik dan relasi penguasaan tanah
yang nyata tumbuh di masyarakat. Berbagai legislasi tersebut hanya
sekedar mendorong formalitas penguasaan yang pada akhirnya bermuara
pada keuntungan pemilik modal. Sesungguhnya hal inilah yang menjadi
tantangan terbesar bagi usaha reforma agraria yang diamanatkan UU No.
5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan tidak banyak
negara yang berhasil melakukannya:

The emphasis on understanding humankind to land relationships and the
mission to provide tenure security are tried and tested in all regions of the globe
in various circumstances to improve poverty and living conditions. However,
these activities have delivered a relatively low success rate thus far. 8

Oleh karena itu pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu
menyadari bahwa pengaturan soal tanah bukan hanya persoalan teknis
distribusi dan tenure security semata, melainkan juga persoalan ikatan
kultural antara manusia dan penciptanya. Hal ini sebenarnya telah mampu
dibaca oleh UUPA yang menegaskan landasan bagi hukum agraria di
Indonesia adalah hukum adat. Hanya saja, semangat tersebut tidak diikuti
oleh peraturan sektoral lainnya dan implementasi UUPA sendiri.

7 Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 112.
8 Kate Dalrymple, Jude Wallace, And Ian Williamson, 2004, Land Policy and Tenure in
Southeast Asia, 1995 – 2005, disampaikan dalam 3 Regional FIG Conference, Jakarta, Indonesia,
rd
3-7 October 2004, hlm. 6.

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 347