Page 382 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang yang
memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer, antara
lain:

a) Risalah sidang BPUPKI, khususnya mengenai penyusunan
konsep keadilan sosial dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945;
b) Buku-buku tentang hukum Agraria dan Sumber Daya Alam;

c) Buku-buku tentang judicial review dan hukum acara;
d) Risalah Sidang MK;
e) Bahan-bahan kepustakaan yang berasal dari thesis, disertasi,
laporan penelitian, jurnal, surat kabar, kertas kerja, serta
publikasi lainnya.

3) Bahan Non-Hukum
a) Buku-buku tentang Konsep Pancasila dan Keadilan Sosial;
b) Buku-buku tentang sejarah kolonialisme di Indonesia;
c) Buku-buku tentang sejarah dan politik agraria di Indonesia;

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data pendukung
yang memperkaya dan memperkuat analisis dari kajian tekstual.

1) Jenis Data
Jenis data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini adalah data
primer yang tidak mengikat yaitu data yang diperoleh langsung dari
keterangan dan pendapat narasumber. Tidak menutup kemungkinan
juga diperoleh data sekunder dalam penelitian lapangan ini.
2) Lokasi Penelitian
Penelitian lapangan dilakukan di beberapa tempat yaitu: Kantor
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Kantor Epistema Institute dan
Kantor HuMA, Jakarta. Selain itu, dalam rangka pengumpulan data
primer, atas undangan Epistema Institute, Peneliti berkesempatan
hadir dalam Focussed Group Discussion (FGD) di Hotel Royal
Kuningan, Jakarta, yang bertema “Penyusunan Prolegnas Reforma
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”.

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 351