Page 384 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 384

dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan pertanyaan lebih
                   lanjut untuk menggali data secara mendalam sepanjang berkaitan
                   dengan hal-hal yang diteliti. 11

                        Selain itu digunakan juga teknik pengumpulan data melalui
                   FGD, sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.


             5)    Alat Pengumpulan Data
                   Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa pedoman
                   wawancara. Pedoman wawancara merupakan daftar yang memuat
                   daftar pokok-pokok pertanyaan yang diajukan kepada responden dan
                   narasumber mengenai dasar pertimbangan, proses penentuan dan
                   implikasi dari putusan-putusan MK yang berkaitan dengan persoalan
                   agraria dan sumber daya alam.



             C.    Analisis Hasil Penelitian
                   Data yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan dan
             penelitian lapangan diklasifikasikan dalam tiga kelompok. Pertama adalah
             data mengenai putusan MK terhadap uji materi tiga undang-undang
             yang menjadi obyek penelitian ini; Kedua, data yang berkaitan dengan
             transformasi pemaknaan Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut
             HMN) dari jaman kolonial hingga pasca reformasi; dan ketiga adalah
             kelompok data pendukung. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis
             secara kualitatif dan disajikan dalam laporan hasil penelitian yang deskriptif
             analitis. Bersifat deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan
             memberikan gambaran yang utuh dan sistematis mengenai:

             1.    Tranformasi pemaknaan HMN sejak Masa Kolonial hingga Pasca-
                   Reformasi;
             2.    Pemaknaan HMN oleh MK.

                   Bersifat analitis karena dilakukan suatu analisis terhadap berbagai
             aspek hukum tersebut untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah
             diuraikan sebelumnya. Analisis dilakukan pada sejumlah putusan MK atas


                   11 Ibid, Hlm. 96.






                       Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi  353
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389