Page 388 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Dibukanya akses yang besar untuk perkebunan-perkebuan swasta tersebut
karena domein verklaring membawa semangat sentralistik yang sangat kuat.
Eindresume van het onderzoek nar de rechten van den inlander op de
grond (Ringkasan akhir penelitian tentang hak-hak atas tanah oleh penduduk
pribumi) menjadi titik penting bagi lahirnya domein verklaring. Pada tahun
1866 Raja Belanda mengeluarkan Pengumuman Raja yang memerintahkan
Gubernur Jenderal Hindia Timur Belanda untuk melakukan survei dan
penelitian terkait pola-pola penguasaan tanah oleh masyarakat pribumi
di Hindia Belanda. Perintah penelitian tersebut merupakan respon dari
perdebatan yang cukup panjang antara kaum liberal dan kaum konservatif
di Majelis Permusyawaratan Tinggi di Negeri Belanda.
Negeri Belanda pada pertengahan abad ke-19 tengah mengalami
perkembangan industrialisasi yang semakin pesat, termasuk dalam hal
ini adalah tingginya harga komoditas pertanian dan perkebunan yang
dihasilkan di daerah tropis. Perkembangan tersebut pada akhirnya
melahirkan pandangan baru pola kolonialisasi Belanda terhadap tanah
jajahannya. Kaum liberal menuntut pemerintah Hindia Belanda agar
mengubah paradigma penaklukan dan tanam paksa menjadi bentuk
“kolonisasi” Jawa. Tujuannya, agar perusahaan perkebunan swasta dapat
masuk dan mengelola tanah di Pulau Jawa dan Hindia Belanda pada
umumnya secara lebih leluasa. Demi keleluasaan pengelolaan lahan
perkebunan, kaum liberal menuntut setidaknya dua hal berikut:

1. Mengakui sebagai hak milik mutlak (eigendom) orang Indonesia atas
tanah-tanah yang ditempatinya sehingga memungkinkan terjadinya
penjualan dan penyewaan tanah;
2. Menetapkan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan bahwa
hak atas tanah itu merupakan hak milik mutlak (eigendom) adalah
tanah negara, dan memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta
untuk mengelolanya dalam bentuk sewa jangka panjang dengan harga
yang murah.

Tuntutan kelompok liberal tersebut ditentang keras oleh kelompok
konservatif yang selama ini berkuasa di Hindia Belanda. Kaum Konservatif
memandang bahwa pengakuan hak eigendom adalah hal yang mustahil
dilakukan karena penduduk pribumi di Hindia Belanda telah memiliki
sistem dan struktur penguasaan tanahnya sendiri yang berlandaskan

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 357