Page 393 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

harus pula diusahakan supaja tanah jang dimiliki itu tjukup hasilnja
untuk mendjamin hidup jang bertjahaja bagi pak tani, tjukup untuk
dimakannja sekelurga serta dengan lebihnja untuk pembeli pakaian
serta keperluan lainnja, pembajar padjak, iuran perkumpulan serta
ongkos sekolah anaknja. Milik tanah jang terlalu ketjil mengembangkan
pauperisme, kemelaratan hidup, dan harus dikoreksi dengan djalan
transmigrasi. Pemindahan hak milik tanah ketangan orang lain hanja
boleh dengan seizin pemerintah desa (lurah dengan badan perwakilan
desa). Milik tanah berarti dalam Republik Indonesia menerima suatu
kewadjiban terhadap produksi dengan pedoman: menghasilkan
sebanjak-banjaknja untuk memperbesar kema’muran ra’jat. Tanah milik
jang terlantar, tidak dikerdjakan, berarti suatu keteledoran terhadap
masjarakat dan hak miliknja itu harus diambil oleh negara.”

HMN sebagai sebuah konsep politico-legal sejak masa awal
kemedekaan telah dipahami dalam konteks yang berbeda-beda. Ada
pendapat yang memaknai bahwa HMN adalah hak indul yang tertinggi,
hak yang paling kuat posisinya dibandingkan dengan hak-hak atas tanah
individual. Pendapat ini mengacu pada tradisi hukum perdata barat dengan
konsep Hak Eigendom yang menganggap “Eigendom world beschouwd
als een moderrecht, als een en ondeelbaar, als exklusieve en meest vooldige
bevougdheld”. Bahwa hak milik dipandang sebagai induk dari hak-hak
lainnya, tidak dapat terbagi-bagi , ekslusif dan merupakan hak yang paling
kuat.
Pendapat lain menganggap bahwa hak milik dalam konsep
eigendom tidak dapat dipandang sebagai hak induk yang ekslusif dan
paling kuat diantara hak-hak lainnya. Konsep penguasaan dan pemilikan
tanah dalam UUPA berbeda dengan konsep pemilikan dan penguasaan
menurut Burgerlijk Wetboek. HMN (staatseigendom atau staatsdomein)
sebelum UUPA mendapatkan kedudukannya dalam pasal 570 B.W. yang
mempersamakan hak milik atau HMN seperti layaknya hak-hak indivual
lain atas properti. Selain itu terdapat juga hak negara yang tergolong sebagai
publiek domein atau hak negara atas aset dan properti yang digunakan untuk
memenuhi kepentingan umum, seperti: pengadilan, gedung sekolah, dan
17
gedung pemerintahan.

17 Achmad Sodiki, 2013, Politik Hukum Agraria, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 177.

362 Hubungan Keagrariaan