Page 394 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Kedudukan negara dalam pandangan HMN adalah untuk menguasai
(beheren) dan melakukan pengawasan (toezichthouden) dan bukan sebagai
pemilik (algenaar). Konsep ini yang membedakan Rezim Orde Lama
dengan Rezim Kolonial yang berkuasa sebelumnya. Domein Verklaring
sebagai warisan kolonialisme secara tegas dihapuskan dalam UUPA. Tanah-
tanah yang penguasaannya berdasarkan hukum adat diakui, meskipun
tidak memiliki legitimasi formal yang menunjukkan bukti kepemilikan
sebagaimana yang diminta oleh Pemerintah Kolonial.
Berkaitan dengan hubungan antara HMN dan Hak Komunal,
terutamanya Hak Ulayat, muncul juga pandangannya yang menyimpulkan
bahwa HMN merupakan kontekstualisasi Hak Ulayat dalam bingkai
kedaulatan wilayah yang lebih besar. HMN dianggap merupakan Hak
18
Ulayat yang melekat pada bangsa Indonesia sebagai sebuah negara.
Pandangan ini didasarkan pada kedudukan Masyarakat Hukum Adat di
Indonesia pada masa pra-kemerdakaan. Ketika Negara Kesatuan Republik
Indonesia belum memperoleh bentuknya secara yuridis formal, masyarakat
hukum adat telah terlebih dahulu mengenal adanya hak-hak komunal
19
yang kerap disebut sebagai hak ulayat , yang mana diyakini pula menjadi
induk dari hak-hak lain yang sifatnya individual. Hak ulayat merupakan
bentuk perwujudan community sovereignity atas wilayah dan sumber daya
alamnya, sehingga individu-individu yang bermaksud memanfaatkan
tanah atau sumber daya alam yang berda pada wilayah kedaulatan tersebut
harus memperoleh ijin terlebih dahulu dari masyarakat hukum adat atau
otoritas yang mewakili masyarakat hukum adat setempat. Sebagai contoh
masyarakat tradisional Jawa mengenal lembaga srama dan messi sebagai
sebuah bentuk pengakuan pihak penggarap atas kedaulatan dan hak atas
tanah dari pihak pemilik tanah. Srama dan messi tersebut merupakan
pemberian yang tidak ditentukan nilainya, yang diserahkan oleh pihak
penggarap tanah kepada penggarap tanah.

18 Wawancara dengan Andiko, Direktur Eksekutif HuMA pada Hari Senin Tanggal 8
September 2014 di Kantor HuMA, Jakarta.
19 Hak Ulayat meruapakan istilah yang populer digunakan dalam khazanah hukum Indonesia
untuk menyebut hak komunal masyarakat hukum adat. Meskipun pada kenyataannya istilah hak
ulayat lebih merujuk pada hak komunal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Para sarjana
Hukum Adat menyebutnya dalam istilah yang berbeda seperti: Hak Pertuanan (Soepomo); Hak
Purba (Djojodigoeno)

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 363