Page 398 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

kognitif yang baru itu sekaligus juga menggambarkan resistensi terhadap
‘politik lama’ yang otokratik, represif, dan memusat (sentralisme). 24
Konsekuensi dari nuansa politik kebangsaan yang demikian,
kelompok-kelompok masyarakat di daerah, termasuk masyarakat hukum
adat, menuntut pengakuan atas keberadaan dan haknya sebagai entitas yang
bisa berinteraksi dengan setara bersama negara. Posisi pengakuan semacam
ini memperkenalkan dua bentuk kedaulatan dalam kaitannya dengan
penguasaan tanah di Indonesia. Dalam kaitannya dengan politik luar
negeri, kedaulatan atas tanah air Indonesia memberikan negara kedudukan
sebagai penguasa tunggal. Sedangkan dalam hubungan antara negara dan
rakyatnya, negara mengakui adanya kedaulatan-kedaulatan yang sifatnya
terbatas dan dimiliki oleh satuan-satuan masyarakat.
Pengakuan ini sejalan dengan prinsip sovereignty of indigenous people
yang ditekankan dalam International Labour Organization Indigenous
and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) yang dalam Article 15,
Paragraf 1, menyatakan “The rights of the peoples concerned to the natural
resources pertaining to their lands shall be specifically safeguarded. These rights
include the right of these peoples to participate in the use, management and
conservation of these resources.”
Erica-Irene A. Daes, seorang UN Special Rapporteur yang fokus pada
kajian perlindungan hak-hak masyarakat asli menggambarkan hubungan
antara pengakuan indigeneous people dengan kedaulatan mereka atas sumber
daya alam sebagai berikut:

As a result, it has become clear that meaningful political and economic self-
determination of indigenous peoples will never be possible without indigenous
peoples’ having the legal authority to exercise control over their lands and
territories. Moreover, these exchanges have led to a growing recognition that
an appropriate balance can be reached between the interests of States and the
interests if indigenous peoples in the promotion and protection of their rights
to self-determination, to their lands, territories and resources, and to economic
development.
25

24 Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, 2010, Politik Lokal di Indonesia: Dari
Otokratik ke Reformasi Politik, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, Hlm. 7.
25 Erica-Irene A. Daes, 2004, Prevention of Discrimination and Protection of Indigenous Peoples:
Indigenous peoples’ permanent sovereignty over natural resources, Sub-Commission on the Promotion
and Protection of Human Rights, Economic and Social Council, United Nation, Hlm. 5.

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 367