Page 402 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Sesuai dengan semangat dibentuknya MK sebagai Guardian of
Constitution, maka yang menjadi dasar bagi seseorang dapat mengajukan
permohonan uji materi undang-undang terhadap UUD 1945 adalah
adanya hak dan/ atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh
berlakunya suatu undang-undang. Berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat
(1) UU MK ”yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang
diatur dalam UUD 1945”. Sedangkan wewenang konstitusional berkaitan
29
dengan kewenangan yang diatur dalam UUD 1945. Pasca perubahan
UUD 1945, banyak ketentuan mengenai HAM yang ditambahkan ke
dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XA dari Pasal 28A hingga Pasal 28J
Perubahan Kedua UUD 1945. Hak-hak konstitusional antara lain: hak
untuk hidup; hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya; hak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan banyak hak lain yang
diatur dalam UUD 1945.
Sepanjang perjalanan MK mulai sejak didirikan pada Tahun 2003
hingga saat ini, undang-undang yang telah diperiksa dan diuji oleh
30
MK mencapai 325 undang-undang dan menghasilkan 621 putusan .
Dari sekian banyak undang-undang yang diuji, tiga puluh diantaranya
merupakan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan dan
31
penguasaan tanah dan sumber daya alam . Beberapa diantara undang-
undang tersebut antara lain:

1) UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
2) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4) UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
5) UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
6) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu
Bara

29 ahkamah Konstitusi, op.cit., Hlm. 112.
30 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU
31 Yance Arizona, 2013, Mahkamah Konstitusi dan Reformasi Tenurial Kehutanan, Makalah
disampaikan dalam Konferensi Nasional Tata Kelola Hutan dan Lahan, diselenggarakan oleh
ICEL, ICW dan FITRA dengan dukungan The Asia Foundation dan UKAID, Hotel Aryaduta,
Jakarta, 17-20 Desember 2013, diakses melalui: https://www.academia.edu/5470629/Mahkamah_Konstitusi_
dan_Reformasi_Tenurial_Kehutanan

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 371