Page 407 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 407

37
            reforma agraria yang mendistribusikan tanah kepada masyarakat miskin.
            Namun sebelum realisasi reforma agraria terlaksana, pemerintah orde lama
            lengser dan digantikan oleh rezim orde baru yang mengedepankan aspek
            pembangunan ekonomi. Hak-hak atas tanah yang telah terserap menjadi
            HMN tidak didistribusikan kembali kepada masyarakat, melainkan
            digunakan untuk kepentingan pembangunan. HMN pada akhirnya
            diterjemahkan sama sekali berbeda dengan maksud awalnya sebagai hak
            yang akan didistribusikan kembali kepada rakyat.
                 Pada akhirnya pengertian fungsi sosial atas tanah yang pada awalnya
            diperuntukkan sebagai prinsip dasar dalam melakukan redistribusi tanah,
            pada masa orde baru fungsi sosial justru digunakan sebagai pembenaran bagi
            negara untuk mengambil tanah rakyat. Kesesatan dalam menerjemahkan
            semangat HMN dan fungsi sosial atas tanah tersebut mulai berusaha
            diseimbangkan oleh MK dengan mendudukan HMN, Tanah Perseorangan
            dan tanah komunal dalam posisi yang lebih seimbang. HMN oleh MK tidak
            lagi dipandang sebagai hak superior yang merupakan sumber dari segala hak
            atas tanah yang ada di Indonesia. Pertimbangan MK tersebut muncul di
            saat nuansa politik kebangsaan Indonesia tidak lagi sentralistik, melainkan
            telah terdesentralisasi dan juga kental dengan semangat pluralisme.
                 Pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam bidang pertanahan
            dan penguasaan sumber daya alam telah muncul jauh sebelum MK
            terbentuk. Salah satu gagasan tersebut lahir dalam proses persiapan
            kemerdekaan Indonesia. Panitia Perancang Keuangan dan Ekonomi yang
            diketuai oleh Mohammad Hatta menghasilkan 2 (dua) buah rekomendasi
            dalam menentukan arah dan cita-cita pembentukan ekonomi Indonesia.
            Rekomendasi tersebut adalah nota tentang “Soal Keuangan Indonesia
            Merdeka” dan nota “Soal Keuangan Indonesia Merdeka”. Panitia
            tersebut merekomendasikan empat ideologi yang harus menjadi haluan
            perekonomian nasional, antara lain: 1) perekonomian Indonesia akan
            didasarkan pada cita-cita tolong-menolong dan usaha bersama (kooperasi);
            2) perusahaan-perusahaan besar yang menguasai hidup orang banyak
            harus di bawah kendali negara dan dalam penjelmaannya akan berbentuk
            kooperasi publik; 3) tanah sebagai faktor produksi terpenting berada





                 37 Wawancara dengan Yance Arizona, Tanggal 5 September 2014 di Hotel Royal Kuningan,
            Jakarta.


            376      Hubungan Keagrariaan
   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412