Page 403 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

7) UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil

Permohonan pengujian terhadap undang-undang di atas sebagian
besar didasarkan pada relasi yang timpang dalam penguasaan tanah dan
sumber daya alam. Ketimpangan tersebut tidak hanya dalam hubungan
horizontal antara individu dalam negara, melainkan juga ketimpangan
struktural dalam hubungan negara dengan individu. Berbagai ketimpangan
yang muncul dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia
melahirkan letupan-letupan konflik agraria yang terus menajam.
Ketimpangan tersebut salah satunya disebabkan oleh penafsiran dan
pemaknaan yang berbeda diantara para aktor yang berinteraksi dalam hal
HMN. Disamping itu, dinamika politik dan sosial dalam perjalanan sejarah
bangsa turut andil dalam menyebabkan pemaknaan yang berbeda-beda atas
HMN, termasuk bagaimana HMN berperan dalam mewujudkan keadilan
sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap rezim
pemerintahan yang berkuasa memberikan penafsiran yang berbeda, bahkan
kerap bertolak belakang, terhadap makna HMN.
MK dalam putusan No. 35, dengan mendasarkan pada Alenia IV
Pembukaan UUD 1945, menyatakan bahwa terdapat dua hal penting
dalam pembentukan negara dengan pilihan negara kesejahteraan. Pertama,
mengenai tujuan negara, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan wilayah,
kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam
mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial. Kedua, mengenai dasar negara, Pancasila, yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 32
Berpedoman pada tujuan negara (kesejahteraan umum) dan
dasar negara (keadilan sosial), MK menyimpulkan bahwa yang harus
disejahterakan dalam konsep negara kesejahteraan adalah seluruh rakyat
Indonesia. Rakyat yang telah mengikatkan diri menjadi Bangsa Indonesia
sebagaimana tercermin dalam semboyan pada Lambang Negara Garuda
Pancasila, “Bhinneka Tunggal Ika”.

32 Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, Hlm. 167.

372 Hubungan Keagrariaan