Page 406 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses
untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain (vide Putusan
Mahkamah Nomor 3/PUUVIII/ 2010 bertanggal 16 Juni 2011.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya,
era pasca-reformasi telah merubah semangat kebijakan tenurial ke arah
desentralisasi, mengikuti sebagaimana semangat tata kelola pemerintahan
dan bernegara yang menguat kala itu. Desentralisasi mengubah pola relasi
antara negara dan warganya. Sebelum reformasi, sentralisme pemerintahan
membawa serta akibat ikutan yang memberikan kekuasaan dominan
kepada pemerintah pusat dalam penguasaan tanah dan sumber daya alam.
Sedangkan pasca-reformasi, ketika kekuatan birokrasi dan pemerintahan
terdistribusi kepada daerah, kekuasaan negara atas sumber agraria, tidak
dapat dipungkiri, melemah seiring menguatnya pengakuan terhadap hak-
hak warga negara.
Dalam prinsip “negara menguasai”, maka dalam hubungan
antara negara dan masyarakat, kedudukan masyarakat tidak dapat
disubordinasikan berada di bawah negara, karena negara justru menerima
kuasa dari masyarakat untuk mengatur tentang peruntukan, persediaan dan
penggunaan tanah, serta hubungan hukum dan perbuatan hukum yang
bersangkutan dengan tanah.
36
Pemberian hak kepada negara ini sejatinya merupakan bentuk
penegasan bahwa tanah air Indonesia ini merupakan milik negara Indonesia,
bukan milik asing. Semangat lahirnya HMN dan UUPA masih kental
dengan nuansa politik luar negeri yang menegaskan bahwa pihak asing tidak
memiliki tanah di wilayah Indonesia. Semangat tersebut menguat bersamaan
dengan semangat unifikasi hukum melalui UUPA dan menyerap hak-hak
lain ke dalam sebuah terminologi HMN. Selanjutnya barulah HMN
menurunkan kembali hak-hak individual dan komunal sebagai bagian
darinya. Contohnya pada masa Orda Lama banyak dilakukan nasionalisasi
oleh negara terhadap aset-aset perusahaan asing. Nasionalisasi tersebut
tidak hanya berdampak pada aset-aset perusahan asing melainkan juga
hak-hak atas tanah dari penduduk pribumi, diserap menjadi hak nasional.
Dalam rencana pemerintah orde lama, setelah seluruh hak-hak atas tanah
diluar milik negara terserap ke dalam HMN, maka barulah dilaksanakan

36 Maria Sumardjono, 2009, Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi, Cetakan
ke-VI, Edisi Revisi, Kompas Gramedia, Jakarta, Hlm.47.

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 375