Page 409 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

41
mempengaruhi dan serba berpasangan (participerend denken) , beralam
pikiran integral harmonis dengan alam semesta, dan mendambakan suasana
42
selaras serasi dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan
yang demikianlah pada akhirnya melahirkan sebuah hubungan hukum
antara manusia dengan tanah (rechtsbetrekking).
Oleh karena itu, dalam menentukan seberapa luas dan kuat negara
memiliki kuasa atas tanah yang berada di wilayah kedaulatannya, tidak
hanya dengan menggunakan ukuran tanah sebagai faktor produksi semata,
melainkan harus pula mempertimbangkan dan menghormati pertalian
hukum (rechtsbetrekking) antara manusia dan tanah yang timbul dari adanya
ikatan kultural dan spiritual diantara mereka.
Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen) turut pula
menegaskan konsep penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam,
yang dinyatakan sebagai berikut:

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan
oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-
anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan
kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai
dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua
orang. Sebab itu cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau
tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan
rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh
ada ditangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah
pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam putusan atas Uji Materi Undang-Undang Penanaman Modal,
MK memberikan penjelasan mengenai makna dari Pasal 33 Undang-

41 Ter Haar, 1979, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Cetakan ke-IV, Penerjemah: K. Ng.
Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 71.
42 Otje Salman. 2011. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Alumni, Bandung, hlm. 27.

378 Hubungan Keagrariaan