Page 413 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

bidang pertambangan yaitu pemanfaatan pasir sebagai sumber daya
di kawasan pantai dan mineral dalam laut; (3) antara HP-3 dengan
perijinan bidang pariwisata yaitu pengembangan wisata pantai;

2. Pasal 1 angka 18 UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2)
dan ayat (3) UUD 1945 karena konsep HP-3 tidak sejalan dengan
pengertian Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Bahwa dalam diskursus tentang hubungan hukum antara
orang (termasuk orang perorangan dan badan hukum) dengan objek
dikenal konsep tentang hak kebendaan (zakelijk recht) dan hak
perorangan (persoonlijk recht), Sesuai dengan konsep Penguasaan
Negara di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Minyak dan
Gas, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang
Sumber Daya Alam, Mahkamah menafsirkan “hak menguasai negara/
HMN” bukan dalam makna negara memiliki [sic.], tetapi dalam
pengertian bahwa negara merumuskan kebijakan (beleid), melakukan
pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuurdaad),
melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan
(toezichthoudendaad) yang semuanya ditujukan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.

3. Pasal 14 ayat (1) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28A dan
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
Bahwa dalam pasal a quo terlihat keberpihakan kepada
pengusaha terlihat menonjol pada pengaturan pemanfaatan perairan
pesisir melalui hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3), yang mana
hanya melibatkan Pemerintah Daerah dan dunia usaha. Keistimewaan
ini bukan hanya terkait pada usulan penyusunan rencana strategis,
melainkan juga pada luas wilayah pemanfaatan yang menyebutkan
bahwa, HP-3 meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom
air sampai dengan permukaan dasar laut [Pasal 16 ayat (2) UU
27/2007].

4. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal
28A UUD 1945 karena keberadaan HP-3

382 Hubungan Keagrariaan