Page 408 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

di bawah kekuasaan negara; 4) perusahaan tambang yang besar akan
dijalankan sebagai usaha negara. 38
Pada persidangan BUPK yang kedua Tanggal 16 Juli 1945, empat
ideologi yang digagas oleh Panitia Perancang Keuangan dan Ekonomi
memperoleh usulan tambahan dari Soepomo yang menginginkan agar
kepemilikan tanah dalam masyarakat hendaknya didasarkan pada hukum
adat istiadat asli. Meskipun kental dengan corak komunal, tidak berarti
Hukum Adat menolak adanya hak-hak individu atas tanah. Hak-hak
itu tetap diakui, namun di sisi lain kepemilikan individu tidak serta
memberikan kekuasaan mutlak pada pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan. Soepomo kemudian mengusulkan bahwa kepemilikan atas
tanah harus pula diberikan arti sosia, atau dengan kata lain harus sesuai
dengan sifat kemasyarakatan hak tersebut. 39
Berkaitan dengan semangat penguasaan tanah oleh negara, Soepomo
juga menyumbangkan buah pikirannya:

(…) Negara Indonesia menguasai tanah, artinya mempunyai
“hoogheidsrechten” terhadap tanah. Alangkah baiknya ditegaskan dalam nota,
bahwa hak milik dan hak memakai akan diatur dengan undang-undang.
Kecuali itu oleh karena masyarakat Indonesia mempunyai sifat agraris
dan berhubung dengan keadilan sosial yang kita tuju, saya mengusulkan
supaya dalam nota ini juga ditegaskan bahwa tanah pertanian itu lapangan
hidup kaum tani dan harus tetap dalam tangannya kaum tani. Tanah itu
bukan saja faktor produksi akan tetapi mempunyai hubungan erat dengan
kehidupan desa. 40

Pandangan Soepomo di atas menunjukkan keberpihakannya terhadap
kaum petani dan karakter agraris dari masyarakat Indonesia. Soepomo
mengingatkan bahwa tanah tidak boleh hanya dipandang sebagai faktor
produksi, melainkan harus juga dipertimbangkan ikatan-ikatan sosial
dan kultural yang muncul antara manusia Indonesia dan tanah. Sebagai
seorang lulusan Universitas Leiden, pemikiran Soepomo tersebut tampak
memperoleh pengaruh besar dari para Guru Besar Leiden seperti Van
Vollenhoven, dan terutamanya Ter Haar, yang melihat hubungan antara
manusia dan tanah merupakan pola hubungan hidup yang teratur, saling

38 Yudi Latif, op.cit., Hlm. 543.
39 Ibid, Hlm. 545-546.
40 Ibid, Hlm. 547.

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 377