Page 404 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Meminjam konsep keadilan yang ditawarkan John Rawls, keadilan
sosial sejatinya terikat pada dua prinsip. Pertama adalah prinsip kebebasan
yang setara (principle of equal liberty), yang merujuk pada keadaan bahwa
setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, seluas kebebasan
yang sama bagi semua orang. Kebebasan dasar ini meliputi kebebasan
politik; kebebasan berpikir; kebebasan dari penangkapan yang sewenang-
wenang; dan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal).
Sedangkan prinsip kedua adalah prinsip perbedaan (principle of difference),
yang justru mensyaratkan perlakuan yang berbeda di antara manusia dalam
bidang sosial dan ekonomi. Perlakuan yang berbeda ini diperlukan dalam
rangka menjamin hak dan kebebasan orang-orang yang secara kodrati dan
struktural berada dalam posisi yang tidak setara dengan orang lainnya.
Tujuan yang ingin dicapai oleh prinsip kebebasan yang kedua ini adalah: 1)
diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang dan 2) kedudukan
dan fungsi-fungsi (negara) yang terbuka bagi semua orang. Prinsip
perbedaan ini berkaitan erat dengan distribusi pendapatan dan kekayaan. 33
Pemaknaan HMN seharusnya diletakkan pada dimensi filosofis
yang tidak hanya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu
untuk menguasai tanah, melainkan juga memastikan bahwa individu-
individu yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan memperoleh
perlakuan yang berbeda dengan individu yang kedudukan sosial dan
ekonominya lebih baik. Petani penggarap, orang-orang miskin yang tidak
memiliki tanah, dan masyarakat hukum adat adalah beberapa contoh
masyarakat yang perlu memperoleh perhatian dan perlakuan khusus yang
menjamin hak-hak mereka atas tanah, sehingga dapat memiliki kedudukan
yang setara dengan perusahaan-perusahaan besar.
Soekarno sebenarnya telah sejak awal mencetuskan ide demokrasi
ekonomi sebagai tujuan yang harus dicapai oleh Indonesia, disamping juga
adanya demokrasi politik. Dalam pidatonya yang menumental pada sidang
34
BPUPK Tanggal 1 Juni 1945 , Soekarno menyampaikan “Dan demokrasi
yang bukan demokrasi Barat, tapi politiek-economische democratie, yaitu

33 John Rawls, 2006, Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, Hlm. 72-73.
34 Pada sidang BPUPK inilah Soekarno mencetuskan idenya mengenai Pancasila. Sebenarnya
Soekarno tidak hanya mencetuskan satu pilihan ide saja, melainkan menawarkan pula Tri Sila (Sosio-
nasionalisme; sosio-demokrasi; dan Ketuhanan) dan Eka Sila yang merupakan ekstraksi dari seluruh
sila dalam Pancasila, yang kemudian disebutnya sebagai prinsip gotong-royong.

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 373