Page 401 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

27
badan hukum di dalam sistem hukum Indonesia. Kedua lembaga ini
memiliki wewenang untuk melakukan uji materi atas jenis peraturan
perundang-undangan tertentu, dimana Mahkamah Agung menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang, sedangkan MK berwenang menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Agung dikatakan
melakukan pengujian legalitas berdasarkan undang-undang, sedangkan MK
melakukan pengujian konstitusionalitas berdasarkan UUD 1945.
Berdasarkan Pasal 10 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, MK memiliki 4 wewenang, antara lain:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
c. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berkaitan dengan wewenang MK untuk melakukan uji materi
undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review), beberapa pemikiran
hukum tata negara menyamakan antara hak uji (toetsingrecht) dengan
judicial review, sehingga mengaburkan wewenang pengujian yang dimiliki
oleh lembaga peradilan dan lembaga legislatif atau eksekutif. Sebenarnya
terdapat perbedaan antara toetsingrecht dengan judicial review. Hubungan
keduanya dapat digambarkan sebagai hubungan antara genus dan spesies,
dimana toetsingrecht sebagai konsep umum dan judicial review sebagai
konsep khusus. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat hak uji
lain disamping judicial review. Menurut Jimly Asshiddiqqie, toetsingrecht
atau hak untuk menguji dapat pula diberikan kepada lembaga parlemen
sebagai legislator. Sehingga proses pengujian tersebut lebih tepat disebut
sebagai legislative review. Demikian pula jika toetsingrecht diberikan kepada
pemerintah, maka pengujian semacam itu disebut sebagai executive review,
bukan judicial review ataupun legislative review. 28

27 Jimly Ashidiqie, op.cit. 2005, Hlm. 192.
28 Jimly Asshiddiqqie, op.cit., 2006, Hlm. 2

370 Hubungan Keagrariaan