Page 396 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Orientasi kebijakan agraria yang dijalin oleh Pemerintah Orde Baru
ibarat melihat “anggur lama dalam botol yang baru”. Domein verklaring yang
digagas pemerintah kolonial untuk memastikan kepemilikan negara atas
tanah, sehingga pada akhirnya keran investasi dapat dibuka selebar-lebarnya
untuk perusahaan perkebunan swasta, menjelma kembali dalam pemaknaan
HMN a la Orde Baru. Usep Setiawan menggambarkan sebagai berikut:

Faktanya, dalam banyak kasus sengketa tanah struktural sejak Orde
Baru konsep HMN atas tanah dan sumber agraria lainnya telah secara
salah dimaknai dan dipraktikkan selaiknya asas domein verklaring yang
menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara seolah-olah pemilik
tanah. Konsepsi barat ini telah dikubur UUPA No. 5/ 1960, kemudian
diteguhkan bahwa bangsa Indonesialah pemilik tanah sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa. 20

Pada tahun 1981, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
189 Tahun 1981, Pemerintah Orde Baru mencanangkan Proyek Operasi
Nasional Agraria (PRONA) yang merupakan salah satu bentuk kegiatan
legalisasi asset yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan
penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara
21
massal. Penduduk dari desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau
berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin
kota, dan daerah pengembangan ekonomi rakyat menjadi sasaran utama
program PRONA.
Bila dipandang dari kacamata kepastian hukum, PRONA dapat
dikatakan sebagai proyek sukses yang menjamin kepastian penguasaan
tanah oleh masyarakat kecil dan stabilitas ekonomi di tingkat nasional. Tiga
tahun setelah kebijakan PRONA dicanangkan dan didukung oleh program
revolusi hijau yang telah dimulai sejak akhir dekade 60-an, Indonesia
berhasil mencapai swasembada beras pada Tahun 1984.
Namun apabila melihat orientasi pembangunan pemerintah Orde Baru
kala itu, kepastian hukum yang dimunculkan sebagai konsekuensi sertifikasi
tersebut pada akhirnya hanya menguntungkan korporasi-korporasi swasta
yang menanamkan modal di Indonesia dan para petani yang memiliki lahan
pertanian luas. Ditengah himpitan ekonomi masyarakat petani pedesaan

20 Usep Setiawan, 2010, Kembali ke Agraria, STPN Press, Yogyakarta, Hlm. 317.
21 http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Legalisasi-Aset/Program-Program/Sertipikasi-
PRONA, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 30 Oktober 2014, Pukul 17:47 WIB

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 365