Page 397 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

dan ketersediaan lapangan kerja di dunia industri yang menggiurkan,
Program PRONA justru mendorong terciptanya pasar tanah dimana petani
dengan luas tanah terbatas akhirnya melepas tanah pertanian mereka dan
kemudian bergabung ke dalam kelompok masyarakat industri. Pelepasan
tersebut dimudahkan secara hukum karena tanah-tanah milik petani kecil
tersebut telah bersertifikat.
Berbeda halnya ketika sertifikat bukanlah komponen penting dalam
penguasaan tanah di Indonesia. Menurut konsep lokal, hubungan antara
warga masyarakat tempatan dengan tanah tidak diukur melalui kepemilikan
atas sertifikat, melainkan dengan riwayat penggarapan tanah secara turun
temurun, pengakuan tokoh-tokoh adat, dan kesaksian tetangga sekitar. Oleh
sebab itu, pembuktian penguasaan tanah lebih berpegang pada struktur
budaya dibandingkan dengan legal formal. 22
Meskipun dari sudut pandang ekonomi peningkatan produksi padi
dapat dianggap sebagai sebuah prestasi, pada kenyataannya program
intensifikasi padi ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan jutaan petani
miskin dan petani yang tidak mempunyai tanah (landless). Peningkatan
produksi padi di sisi yang berbeda justru menimbulkan peningkatan
pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan dalam distribusi pendapatan.
Booming produksi padi pada akhirnya hanya menjadi milik para tuan tanah
dan pegawai di tingkat desa yang menguasai hampir semua sawah yang ada. 23

4. Masa Reformasi

Pasca reformasi, pandangan bernegara bergeser kembali melalui upaya
desentralisasi, tidak hanya terhadap sistem pemerintahan, melainkan juga
struktur kewenangan dan struktur penguasaan atas wilayah. Negara dalam
konteksnya sebagai state dianggap sejajar dengan individu-individu yang
tergabung dalam ikatan politik bernama bangsa.
Politik pasca Orde Baru merefleksikan logika dan mekanisme ‘politik
baru’ bagi masyarakat (dan elit) di semua level kepolitikan. Kesadaran

22 Ade Saptomo, 2004, Di Balik Sertifikasi Hak atas Tanah dalam Perspektif Pluralisme Hukum,
Jurnal Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004, Hlm. 208.
23 Budi Winarno, 2008, Gagalnya Organisasi Desa dalam Pembangunan di Indonesia, Tiara
Wacana, Yogyakarta, Hlm. 12.

366 Hubungan Keagrariaan