Page 400 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

2002 tentang Ketenagalistrikan; UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan UU Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Meskipun berada dalam kerangka desentralisasi, orientasi yang
berkembang atas HMN pasca reformasi masih berupaya menunjukkan
posisi negara sebagai pemegang kekuasaan yang berada di atas rakyatnya.
Penguasaan sumber daya alam ditempatkan pada tujuan kapitalistik dari
perusahaan-perusahaan tambang, perkebunan dan usaha-usaha eksploitatif
lainnya. Masyarakat lokal hanya menjadi obyek yang kerap kali tidak
dilibatkan partisipasinya dalam menyusun kebijakan dan rencana strategis
pemanfaatan sumber daya alam.
Hadirnya MK sejatinya memberikan peluang bagi upaya koreksi atas
ketimpangan penguasaan tersebut, sekaligus juga mengoreksi pemaknaan
yang keliru atas HMN yang berkembang pasca-reformasi.

B. Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap Filosofi dan
Konsep Hak Menguasai Negara (HMN)

1. Filosofi Hak Menguasai Negara dalam Pandangan Mahkamah
Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) hadir tidak hanya
mewakili semangat jaman dan perubahan yang dibawa oleh gerakan
politik kenegaraan dan sosial pasca-reformasi. Kelahiran MK juga
mengubah struktur kenegaraan yang ada melalui fungsi negative-legislation
yang dimilikinya. Melalui fungsi tersebut, MK tidak hanya bermain di
wilayah yudikatif, melainkan juga berperan sebagai aktor yang berwenang
melakukan evaluasi bahkan membatalkan undang-undang sebagai produk
legislatif.
Dipandang dari karakter kelembagaannya, MK melakukan uji materi
dalam kapasitasnya sebagai Court of Law sedangkan Mahkamah Agung
sebagai Court of Justice. MK difungsikan untuk menjaga konstitusionalitas
seluruh undang-undang sebagai produk hukum yang mengikat umum
(general and abstract norms), sedangkan Mahkamah Agung bekerja untuk
mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia dan badan-

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 369