Page 395 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

3. Masa Orde Baru
Pemerintahan Presiden Soeharto, dengan latar belakang politik dan
ideologi yang secara signifikan berbeda dengan rezim Orde Lama, juga
membawa perubahan yang cukup besar dalam menerjemahkan UUPA ke
dalam kebijakan agraria yang lebih operasional. Semangat yang muncul
tidak lagi untuk menegaskan kedaulatan negara terhadap pihak asing,
melainkan justru membuka pintu terhadap investasi asing yang mana
komitmen tersebut membutuhkan kepastian hukum hak atas tanah dan
posisi penguasaan atas wilayah yang kuat oleh negara. HMN pada masa
tersebut menjadi alat negara dalam menekan hak-hak individual dan
komunal yang berada di bawahnya.
Pasca gejolak politik yang dikenal dengan istilah G30S/PKI yang
disusul tumbangnya Pemerintahan Orde Lama, pemerintah Orde Baru
memulai awal rezimnya dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Rezim
Orde Baru mengambil langkah awal dengan memperbaiki basis kebijakan
ekonomi yang jatuh di saat-saat terakhir era pemerintahan Soekarno.
Melalui kebijakan keterbukaan terhadap penanaman modal asing, para
investor luar negeri diberikan kesempatan untuk turut serta dalam pasar
dan perekonomian Indonesia. Kebijakan tersebut dikukuhkan dalam UU
No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
Presiden Soeharto juga mengambil langkah untuk bergabung dengan
dengan berbagai institusi ekonomi internasional, seperti: International
Bank for Rescontruction and Development (IBRD), International
Monetary Fund (IMF), International Development Agency (IDA) dan
Asian Development Bank (ADB). Melalui keterlibatan Indonesia pada
berbagai institusi tersebut, pembangunan ekonomi Indonesia pada
awal era Orde Baru mulai dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan asing.
Imbalannya, Indonesia memperoleh pinjaman dana yang cukup besar untuk
menyelenggarakan pembangunan ekonomi dan pemerintahan.
Kebijakan swasembada pangan kemudian menjadi tindak lanjut dari
kebijakan ekonomi Orde Baru. Melalui program Rencana Pembangunan
Lima Tahun (REPELITA), Indonesia mengakselerasi berbagai program
yang mendukung terciptanya swasembada pangan. Melalui intensifikasi
pertanian, perluasan lahan pertanian, dan industrialisasi pertanian yang
telah dimulai sejak akhir dekade 60-an, Indonesia memulai kebijakan
Revolusi Hijaunya (Green Revolution).

364 Hubungan Keagrariaan