Page 391 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-
undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Disamping itu tegas pula dinyatakan pengakuan UUPA terhadap
hak-hak ulayat dan hak-hak lain yang didasarkan pada hukum adat.
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UUPA:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan
hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum
adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan
atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pada sisi yang berbeda, UUPA juga memberikan alas hak bagi negara
sebagai penguasa inti dari seluruh tanah yang berada di wilayah negara
Indonesia. Melalui Pasal 4 Ayat (1), UUPA memberikan kedudukan HMN
menjadi hak inti yang membawahi berbagai hak turunan seperti yang
dapat dimiliki orang, baik individu maupun bersama-sama, dan juga oleh
badan hukum. Konsep politico-legal yang baru ini memberikan penekanan
kebijakan agraria Indonesia seharusnya diarahkan pada kesejahteraan kaum
miskin dan kaum petani penggarap, bukan dengan keberpihakan terhadap
keuntungan kapital semata.
Semangat kebijakan agraria yang diusung melalui UUPA berupaya
keluar dari jerat stuktur penguasaan tanah dan sumber daya alam yang
berpihak pada pasar dan pemodal. Agrarisch Wet Tahun 1870 yang
merupakan undang-undang agraria yang berlaku di Indonesia pada masa
Pemerintah Kolonial Belanda memberikan keuntungan penguasaan bagi
perusahaan-perusahaan perkebunan melalui Hak Erfpacht (Hak Guna
Usaha versi pemerintah kolonial). Hak Erfpacht ini memberikan Belanda
dan kelas kapitalis Eropa surplus-surplus kolonial dari Hindia Belanda
16
selama lebih dari tujuh puluh tahun (1870-1942). Struktur penguasaan
tanah dan sumber daya alam, dengan restu dari Agrarisch Wet, didominasi
oleh perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut melalui hak pengelolaan
tanah dengan wilayah penguasaan yang sangat besar.

16 Noer Fauzi Rachman, 2012, Landreform dari Masa ke Masa: Perjalanan Kebijakan
Pertanahan 1945-2009, STPN Press, Yogyakarta, Hlm. 15.

360 Hubungan Keagrariaan