Page 386 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

BAB III

PEMBAHASAN

A. Transformasi Pemaknaan Hak Menguasai Negara (HMN) sejak
Masa Kolonial hingga Pasca Reformasi

1. Masa Kolonial

Sebenarnya cukup banyak kebijakan agraria yang dikeluarkan pada
masa pemerintahan kolonial, Domein Verklaring mungkin dapat dikatakan
sebagai salah satu peraturan tentang agraria yang monumental pada masa
tersebut karena memuat pernyataan penguasaan sepihak oleh pemerintah
kolonial Belanda atas tanah-tanah di wilayah koloninya. . Pernyataan ini
12
pada prinsipnya menegaskan bahwa negara (pemerintah kolonial) memiliki
hak untuk menguasai tanah-tanah yang padanya tidak melekat hak-hak
penguasaan individual ((alle grond, waarop niet door anderen recht van
eigendom wordt bewezen, domein van den Staat is). Hak-hak individual yang

12 Jika kembali menengok jauh ke belakang, prinsip domein verklaring terikat pada prinsip
penaklukan lain yang kerap digunakan oleh negara-negara kolonial di Eropa untuk melegitimasi
hak mereka terhadap tanah jajahan. Prinsip tersebut dikenal sebagai Terra Nullius Principle. Prinsip
ini lahir melalui konvensi internasional negara-negara di Eropa pada akhir abad ke-18, yang pada
intinya berarti land belonging no-one atau wilayah/ tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Meskipun
menggunakan bahasa latin untuk penyebutannya, prinsip terra nullius diyakini oleh sebagian besar
ahli tidak berasal dari praktek penaklukan di Kerajaan Romawi. Prinsip ini digunakan terutama oleh
Kerajaan Inggris yang pada masa itu tengah gencar melakukan penejelajahan untuk menemukan
daerah-daerah koloni baru. Sir William Blackstone adalah salah satu tokoh yang dianggap
bertanggungjawab terhadap lahirnya prinsip terra nullius ini. Meskipun sebenarnya istilah terra
nullius tidak pernah disebutkan secara langsung dalam karyanya, Blackstone dipandang membawa
embrio terra nullius melalui teori pemisahan antara wilayah yang ditaklukkan (conquered colony)
dan wilayah yang menyerahkan diri (ceded colony). Lebih lanjut lihat Geoffrey Partington, 2007,
Thoughts on Terra Nullius, dalam Proceedings of the Nineteenth Conference of The Samuel Griffith
Society, Melbourne, hlm. 96.

355