Page 381 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 381

B.   Bahan Penelitian dan Cara Perolehan Bahan Penelitian

            1.   Penelitian Kepustakaan

                 Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual (kepustakaan)
            sebagai pendekatan yang dominan. Kajian dilakukan melalui identifikasi
            dan analisis putusan-putusan MK yang berkaitan dengan persoalan
            agraria dan sumber daya alam. Putusan MK tersebut dipilih berdasarkan
            pertimbangan dan pemaknaan yang diberikan MK, baik eksplisit maupun
            implisit, terhadap HMN.
                 Disamping itu, kajian ini juga membaca dan menganalisis teks-teks
            normatif (Bahan Hukum Primer) dan data sekunder lainnya (bahan hukum
            sekunder dan bahan non hukum)  yang dilakukan melalui penelusuran
            bahan kepustakaan, kajian terhadap asas hukum, sistem hukum, sejarah
            hukum dan keserasian antar hukum positif.  Penelitian kepustakaan juga
                                                    9
            dilakukan untuk menemukan landasan teoritis, historis dan filosofis dari
            konsep HMN. Selengkapnya, data yang digunakan dalam pendekatan
            tekstual (kepustakaan) ini antara lain:

            1)   Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat
                 mengikat, antara lain:
                 a)    UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
                 b)    UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
                 c)    UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk
                       Pembangunan bagi Kepentingan Umum
                 d)    UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
                       dan Pulau-Pulau Kecil;
                 e)    Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Uji Materi UU No. 41
                       Tahun 1999 tentang Kehutanan);
                 f)    Putusan MK No. 50/PUU-X/2012 tentang pengujian UU No.
                       2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
                       bagi Kepentingan Umum
                 g)    Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU
                       No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
                       Pulau-Pulau Kecil terhadap UUD 1945


                 9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
            Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 15.


            350      Hubungan Keagrariaan
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386