Page 390 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

kemerdekaan, UUPA juga menjadi basis utama bagi kebijakan agraria
Indonesia di masa-masa berikutnya. Pemaknaan terhadap HMN sejak
awal diundangkannya UUPA hingga saat ini telah bergeser beberapa
kali. Pergeseran tersebut disebabkan salah satunya oleh pergeseran atas
pandangan bernegara dimana ketika UUPA dibentuk, trauma bangsa
Indonesia terhadap kolonialisme menjadi titik tolak atas pilihan sikap
politik dalam dan luar negeri Indonesia yang pada akhirnya sarat dengan
suasana nasionalisme dan kesatuan bangsa serta upaya penolakan
sepenuhnya terhadap pengaruh-pengaruh pemerintah kolonial yang berlaku
sebelumnya. Namun penolakan yang lebih bersifat ideologis tersebut tidak
mampu diterjemahkan dalam rencana strategis yang konkret dan aplikatif.
Pada akhirnya, meskipun secara konseptual dan filosofis tampak keinginan
kuat untuk membangun negara Indonesia yang sama sekali baru, dalam
praktek para pembentuk hukum dan struktur kenegaraan pada masa itu
tidak dapat melepaskan diri dari gaya pemerintah kolonial mengelola
Hindia Belanda.
Soetandjo Wignjosoebroto mencatat penyebab hal tersebut salah
satunya adalah karena para pembentuk negara pasca kemerdekaan,
meskipun menggelorakan semangat revolusioner yang tinggi, adalah orang-
orang yang memperoleh pendidikan dan pengetahuan dalam tradisi hukum
Roman-Germanik yang juga mendominasi cara berhukum pemerintah
kolonial. Disamping itu, keragaman hukum rakyat yang hidup di Indonesia
dan ditambah lagi telah ajegnya pranata dan tata hukum kolonial sebelum
Indonesia merdeka, membuat semangat membangun hukum Indonesia
yang benar-benar baru mendapat kesulitan dan rintangan besar. 15
Ketika UUPA dibentuk, semangat yang ingin dinyatakan salah
satunya adalah semangat untuk meninggalkan hukum kolonial sebagai
dasar hukum penguasaan tanah pasca kemerdekaan. Oleh karena itu tegas
dinyatakan bahwa UUPA dibentuk berdasarkan hukum adat. Hal ini tegas
dinyatakan dalam Pasal 5 UUPA yang berbunyi:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme

15 Soetandjo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-
Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Edisi Revisi, Huma; VVI; KITLV dan Epistema,
Jakarta, Hlm. 175-176

Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 359