Page 387 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

dimaksud dalam domein verklaring tersebut sayangnya hanya ditafsirkan
sebatas hak-hak penguasaan yang diakui menurut hukum kolonial. Hak-hak
penguasaan menurut hukum adat yang secara empiris hidup dan berlaku
di masyarakat Indonesia pada masa itu dikesampingkan begitu saja.
Alih-alih menempatkan hak penguasaan tanah masyarakat lokal sejajar
dengan hak kolonial, Pemerintah Belanda justru menegaskan dominasi
hak-hak kolonial melalui pembedaan tanah negara ke dalam 2 (dua) jenis
yaitu “tanah negara bebas” (vrij lands/staatsdomein) dan “tanah negara tidak
bebas” (onvrij lands/staatsdomein).
“Tanah negara bebas” (woeste gronden) adalah tanah-tanah yang belum
dimiliki atau dikuasai oleh individu, kelompok, maupun badan hukum.
Termasuk dalam pengertian tanah negara bebas ini adalah hutan rimba,
tanah terlantar dan tanah-tanah ini yang berdasarkan Pasal 3 Agrarisch
Wet dinyatakan sebagai tanah yang berada di luar kawasan desa (buiten
dorpsgebied). Tanah semacam ini lazim juga dikenal sebagai tanah GG.
Sedangkan “Tanah negara tidak bebas” adalah tanah-tanah yang sudah dan
sedang dikuasai, diduduki, digunakan, dan dimanfaatkan secara nyata oleh
individu maupun kelompok, yang lazimnya penguasaan atas tanah tersebut
didasarkan pada hukum-hukum adat. Tanah negara tidak bebas dikenal juga
sebagai bouwvelden. Tanah-tanah yang secara nyata dikuasai dan dikelola
oleh masyarakat pribumi, namun tidak dapat dibuktikan kepemilikannya
secara formal, pada akhirnya dianggap sebagai bagian dari tanah negara
tidak bebas tersebut.
Pendekatan yang digunakan Pemerintah Kolonial dalam memaknai
tanah negara di atas menempatkan HMN pada masa kolonial sebagai hak
yang tertinggi atau hak induk atas hak-hak atas tanah lainnya. Pemerintah
Kolonial menjadi pusat kekuasaan sekaligus penguasa tertinggi atas tanah-
tanah di wilayah jajahannya. Pernyataan domein tersebut juga membawa
13
konsekuensi bagi dibukanya akses korporasi swasta dalam penguasaan tanah
di Hindia Belanda, yang mana seringkali juga dikatakan sebagai momentum
kemenangan kaum liberal di negeri Belanda terhadap kaum konservatif.

13 Semangat yang sama, bahwa negara memegang kekuasaan tertinggi atas tanah dan sumber
daya alam, sebenarnya juga muncul pada Masa Orde Lama dan juga pemerintahan Orde Baru.
Menariknya, meskipun menggunakan semangat yang tidak jauh berbeda, tujuan dari menempatkan
negara sebagai penguasa tertinggi atas tanah dan sumber daya alam pada ketiga fase sejarah tersebut
justru bertolak belakang. Pada sub bab selanjutnya akan disampaikan tujuan-tujuan yang bertolak
belakang tersebut.

356 Hubungan Keagrariaan