Page 389 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

pada kebiasaan dan hukum adat yang berlaku diantara mereka. Jika
paham penguasaan tanah ala barat diterapkan, maka dikhawatirkan akan
menimbulkan friksi dan gejolak yang mengancam kedudukan pemerintah
kolonial di Indonesia.
Atas dasar itulah kemudian Raja Belanda memerintahkan untuk
dilakukan penelitian mengenai pola penguasaan tanah oleh penduduk
pribumi kepada Gubernur Hindia Belanda, yang kemudian ditindaklanjuti
dengan dikeluarkannya Dekrit Pemerintah Hindia Timur No 2 dan 34
pada tahun 1867. Penelitian ini kemudian dimulai pada tahun 1868 dan
dilakukan oleh 3 orang residen dan 31 orang kontrolir yang masing-masing
bertanggungjawab terhadap wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa
Timur.
Setelah beberapa kali mengalami penundaan, jilid pertama eindresume
ini akhirnya dipublikasikan pada tahun 1872, yang kemudian disusul oleh
Jilid II pada tahun 1880 dan Jilid III pada tahun 1896. Eindresume tersebut
menyelesaikan perdebatan antara kaum liberal dan kaum konservatif dengan
kemenangan berada di sisi kaum liberal. Sejak saat itu eindresume tersebut
digunakan sebagai basis bagi pembentukan peraturan pemerintah Hindia
Belanda berkaitan dengan bidang pertanahan. Sejak saat itu pula pola
kolonisasi Belanda terhadap Indonesia bergeser dari awalnya menggunakan
14
sistem tanam paksa, berubah menjadi sistem perkebunan swasta. Pada
fase liberalisasi ini, HMN digunakan untuk melegitimasi perampasan
tanah milik penduduk pribumi, yang kemudian tanah tersebut oleh negara
diberikan kepada korporasi-korporasi swasta, terutamanya perusahaan
perkebunan.

2. Masa Orde Lama
Ketika pembahasan digulirkan pada politik dan kebijakan agraria
di Masa Orde Lama, maka UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
Agraria (UUPA) menjadi variabel utama yang tidak dapat dikesampingkan.
Selain menjadi produk pemikiran yang mencerminkan semangat jaman

14 Mengenai sejarah dan penjelasan lengkap mengenai Eindresume ini lihat Hiroyoshi
Kano, 1977, Land Tenure System and The Desa Community in Nineteenth Century Java, IDE Paper
No.5, Institute of Developing Economies Tokyo, Jepang, dalam S.M.P. Tjondronegoro dan Wiradi
(Penyunting), 2008, Dua Abad Penguasaan Tanah, Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari
Masa ke Masa, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 31-101..

358 Hubungan Keagrariaan